SEMARANG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menilai, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling siap menjalankan skema pemerintah pusat dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah. 

"Jawa Tengah di antara yang cukup siap, karena database tanahnya paling bagus,” ucapnya saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kota Semarang pada Senin, 18 Mei 2026.  

Ia menyatakan, pihaknya memerlukan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah, sehingga program 3 Juta Rumah bisa tereksekusi dengan baik.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, siap mendukung skema pemerintah pusat untuk mengentaskan persoalan backlog atau kebutuhan rumah di wilayahnya.

Menurutnya, kebutuhan perumahan masih menjadi tantangan besar di Jateng.  Berdasarkan data akhir Triwulan I-2026, sisa backlog perumahan di provinsi ini sebanyak 1.051.656 unit. 

"Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat," ujarnya. 

Wagub mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jateng terus melakukan intervensi dengan dukungan dari APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada Tahun 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit, sedangkan tahun 2026 ditargetkan mampu menangani sebanyak 5.000 unit. 

Sementara itu, realisasi KPR FLPP Tahun 2025 di Jateng mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah pada peringkat kedua nasional. Pada periode Januari–April 2026, realisasi KPR FLPP di provinsi ini mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar atau berada pada peringkat ketiga nasional.  

Wagub menyampaikan, Pemprov Jateng juga telah melakukan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100% bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit, sementara realisasi pembebasan BPHTB di Jawa Tengah mencapai 1.320 unit. 

"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau," ucapnya.  

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendukung penuh program nasional Tiga Juta Rumah serta program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Pelaksanaan program dilakukan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” berbasis kolaborasi dan gotong royong. 

Pemprov juga melakukan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).  Kemudian, pemberian bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi, bencana, dan pengembangan Rumah Apung sebagai solusi di kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.