SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayahnya. Implementasi kurikulum tersebut ditargetkan dapat dilakukan mulai tahun ajaran 2026/2027.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, inisiasi memasukkan kurikulum perkoperasian ke sekolah dasar dan menengah sangat bagus untuk memberikan pemahaman secara mendalam terkait koperasi.

Langkah ini juga linear untuk mendukung salah satu program Presiden Prabowo terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tujuannya agar pemahaman masyarakat tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan bisa semakin kuat.

"Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar," ucap Gubernur saat menerima laporan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, di kantornya pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, menyampaikan, rancangan kurikulum perkoperasian sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Rencananya, pekan ini dijadwalkan akan ada pertemuan dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti implementasi kurikulum tersebut.

"Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kebijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan," ucapnya.

Secara umum, insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang sekolah dasar dan menengah dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang koperasi kepada anak didik. 

Ia menyampaikan, pola penyampaian materi juga akan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai pada jenjang sekolah dasar dengan materi pengenalan koperasi, kemudian sekolah menengah pertama untuk pemahaman struktur organisasi beserta tugas dan fungsi. Berikutnya, pada jenjang sekolah menengah atas dengan pengenalan dan pemahaman kewirausahaan koperasi. 

"Jadi kurikulum ini (diterapkan) agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong-royong, bekerja sama dan ending-nya kesejahteraan bersama," jelasnya.

Terkait pemantapan insersi kurikulum tersebut juga sudah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang pada Selasa, 5 Mei 2026. Peserta kegiatan itu terdiri dari berbagai unsur, antara lain 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP).

Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi untuk memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Rancangan ini sudah kami awali Oktober 2025, jadi sudah 6 bulan kami bekerja. Tanggal 5-7 Mei kemarin mengumpulkan perwakilan guru, untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa," katanya.