SEMARANG — Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 86,72 atau mengalami peningkatan 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian itu menempatkan Provinsi Jateng di peringkat ketiga nasional. 

Hal itu mengemuka dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Kota Semarang pada Kamis, 21 Mei 2026.

“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat 4, sekarang menjadi peringkat 3," ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela acara. 

Ia menilai, kenaikan peringkat ini tidak hanya hasil kerja pemerintah, tetapi juga berkat partisipasi dari masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap hidup.

"Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.

Menurutnya, salah satu indikator yang ikut mendongkrak capaian Jateng adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Wagub menilai bahwa kritik, saran, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Ia menegaskan, pemerintah membutuhkan partisipasi warga untuk membaca persoalan riil di lapangan.

“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.

Namun di balik capaian itu, Wagub mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta dunia usaha ikut mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi kenaikan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jateng di tingkat nasional.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya kompetisi positif antardaerah dalam memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.

“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking 4 menjadi ranking 3. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.

Meskipun demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024, menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.

“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.

Ia menjelaskan, perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan banyak dinamika. Setelah sempat stagnan pada tahun 2009–2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014–2019, lalu turun saat pandemi tahun 2020, kembali naik pada 2021–2022, dan mengalami fluktuasi dari tahun 2023–2025.

Oleh karena itu, forum evaluasi nasional ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.

“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis, karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” ucap Lodewijk.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B. Harmadi, menegaskan bahwa kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Ia menyebut, IDI tidak hanya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju tahun 2045.

“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.

Menurutnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. 

Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik. Begitu pula, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah.

“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ucap Sonny.

Ia menilai, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, serta memiliki kesejahteraan yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

“Jangan sampai negara ini pecah, karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.