TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menginginkan adanya pemerataan akses pendidikan bagi warganya yang tinggal di lereng Gunung Merbabu-Merapi dan Gunung Sindoro-Sumbing. 

Hal itu disampaikannya saat merespons aduan dari Bupati Magelang, Bupati Temanggung, dan Bupati Purworejo dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Temanggung pada Rabu, 3 Juni 2026. 

Guna mewujudkan hal itu, Gubernur meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk melakukan survei ke Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persentase anak putus sekolah serta akses layanan pendidikan di daerah-daerah tersebut.

"Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, (serta) lereng (Gunung) Merbabu dan Sumbing. (Jumlah) anak yang putus sekolah, karena jarak (sekolahnya) jauh itu berapa, laporkan saya. Terus (anak) tidak bisa sekolah, karena miskin ekstrem itu berapa," ucapnya. 

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jateng memberikan perhatian serius terhadap layanan pendidikan di wilayahnya. Apalagi, salah satu parameter kesejahteraan masyarakat adalah kualitas pendidikan. 

Pada tahun 2025, Pemprov Jateng memfasilitasi pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta melalui program Sekolah Kemitraan. 

"Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya,” ucap Gubernur.

Selain untuk mendata jumlah anak putus sekolah, survei juga dilakukan untuk mengetahui keberadaan SMA/SMK Negeri di wilayah tersebut. Apabila memang diperlukan untuk membangun sekolah negeri dan lahannya ada, maka pembangunan sekolah akan langsung dimasukkan ke anggaran.

"Contoh di Temanggung ada 7 daerah blank spot (tidak terjangkau fasilitas pendidikan), itu coba direduksi (dikurangi). Kalau ada tanah, langsung bangun (sekolah)," ucap Gubernur. 

Beberapa waktu lalu, Gubernur juga meresmikan SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten, yang sebelumnya merupakan daerah blank spot di Lereng Gunung Merapi. 

Sementara itu, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta adanya penambahan SMA di daerah lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran. Hal ini dikarenakan daerah tersebut belum memiliki SMA/SMK Negeri.

Sama halnya dengan yang disampaikan Bupati Temanggung, Agus Setyawan. Ia mengatakan ada 7 daerah blank spot di wilayahnya. Maka dari itu, ia meminta Pemprov Jateng mengupayakan adanya pembangunan SMA di daerah-daerah tersebut. Begitu pula terkait kesiapan Sekolah Rakyat, yang saat ini baru memiliki lahan sekitar 5 hektare.

"Untuk lahan Sekolah Rakyat, sedang kami upayakan (untuk) memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK. Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare mukim provinsi, yang ada di sebelahnya," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, yang meminta adanya pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Sebab, daerah tersebut menjadi salah satu wilayah padat penduduk dan sebagian warganya masuk kategori miskin ekstrem.

"Sudah siap lahan desa 4 hektare, sudah komunikasi juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi," katanya.