SEMARANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta pengamanan data pemerintah terus diperkuat agar informasi strategis tidak mudah diintervensi, dirusak, maupun dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 21 Juli 2026. 

Menurutnya, transformasi digital merupakan hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, tepat, transparan, sekaligus efisien bagi masyarakat.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan," ucap Sekda.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan, aset, hingga sumber daya lainnya.

Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, Sekda mengingatkan adanya ancaman baru yang tidak boleh diabaikan, yakni serangan terhadap sistem dan data elektronik pemerintah.

"Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol," tegasnya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan sistem manual yang relatif mudah mendeteksi adanya penyalahgunaan, ancaman terhadap sistem digital sering kali tidak terlihat. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi perhatian utama dalam implementasi pemerintahan digital.

"Cyber security (keamanan siber) ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan, Rapat Koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia menjelaskan, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan bahwa sejumlah daerah di Jateng telah meraih predikat memuaskan, di antaranya Banyumas, Kota Semarang,  Surakarta, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Meskipun demikian, masih terdapat daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola digitalnya.

Melalui rapat tersebut, Pemprov Jateng juga mendorong lahirnya komitmen bersama antarpemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam implementasi pemerintahan digital. 

Semangat kolaborasi menjadi hal yang penting dalam implementasi pemerintahan digital. Harapannya, daerah yang sudah memiliki capaian baik dapat berbagi pengalaman dan praktik baik kepada daerah lain. Dengan demikian, kualitas layanan publik berbasis digital di Jawa Tengah diharapkan semakin merata, aman, transparan, dan akuntabel.