SEMARANG – Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan 6 Sekolah Rakyat Rintisan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.

"Sekolah Rakyat ini (salah satu) jalan untuk memutus rantai kemiskinan," ucapnya saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam Diskusi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, di ruang kerjanya pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan Presiden," katanya.

Wagub mengatakan, Jawa Tengah memiliki pengalaman dalam mengelola sekolah asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini, ada tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semiboarding.

"Dengan adanya program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, sebanyak 2.692 siswa mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat di Jateng pada tahun ajaran 2026/2027. Rinciannya, ada sebanyak 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.

Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.

Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat Permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang.

Selain itu, 6 Sekolah Rakyat Rintisan ada di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.

Ka Dinsos Jateng menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan, karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia 6-7 tahun untuk tinggal di asrama.

Guna mengoptimalkan kapasitas sekolah, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar pada jenjang SMP dan SMA.

Ia mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah akan terus dilakukan seiring dengan upaya mempersiapkan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, selain 10 Sekolah Rakyat Permanen yang telah beroperasi, pemerintah juga tengah memproses pembangunan sekolah di sejumlah kabupaten lain agar jangkauan layanan pendidikan semakin luas.