SEMARANG — Dalam menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merangkul 8 daerah serta lembaga global untuk membangun ketangguhan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Upaya ini diwujudkan dengan penandatanganan kerja sama penguatan kebijakan dan implementasi ketahanan iklim serta pengurangan risiko banjir bersama 8 pemerintah daerah, Mercy Corps Indonesia, dan Zurich Climate Resilience Alliance, di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Rabu, 5 Agustus 2026. 

Hal ini menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi antarwilayah dalam pengelolaan DAS dari hulu hingga hilir.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa perubahan iklim berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi antardaerah dan berbagai pemangku kepentingan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance, yang sudah mendampingi Jawa Tengah selama hampir tujuh tahun. Kami sangat mengapresiasi kepedulian semua pihak dalam membangun ketangguhan Jawa Tengah terhadap perubahan iklim, khususnya di kawasan daerah aliran sungai," ucapnya.

Ia menilai, DAS memiliki peran strategis sebagai sumber air baku bagi masyarakat sekaligus penopang kebutuhan irigasi pertanian. Namun, berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini menuntut adanya upaya bersama dalam menjaga kelestariannya.

Sekda menegaskan, pengelolaan DAS tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Sebab, aliran sungai melintasi sejumlah kabupaten dan kota, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga diperlukan kolaborasi lintas daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tujuan bersama bisa tercapai.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan iklim tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketersediaan air, tetapi juga mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

"Yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan dan ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai, agar mampu menghadapi berbagai dampak perubahan iklim di masa mendatang," tambahnya.

Sementara itu, Executive Director Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis, menjelaskan bahwa isu perubahan iklim, ketahanan, dan kebencanaan merupakan persoalan berbagai pihak yang membutuhkan pendekatan terintegrasi berbasis bentang alam.

"Perubahan iklim, resiliensi, dan kebencanaan bukan persoalan satu sektor. Ini isu multisektoral yang tidak hanya terjadi di wilayah pesisir, tetapi juga di kawasan hulu. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, menghubungkan pengelolaan dari hulu hingga hilir," ucapnya.

Ia mengatakan, implementasi program ketahanan iklim di Jateng akan dilakukan di kawasan DAS Tuntang, meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak, serta DAS Babon yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Demak.

Melalui kerja sama tersebut, pihaknya ingin menghadirkan model kolaborasi lintas wilayah dan lintas administrasi yang mampu memperkuat ketahanan iklim sekaligus meminimalkan risiko bencana.

"Kami ingin membangun model kerja sama yang komprehensif lintas batas administrasi, sehingga berbagai tantangan akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Program ini bukan hanya milik Mercy Corps, tetapi menjadi program bersama yang melengkapi dan bersinergi dengan program pemerintah," ucap Ade.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan para mitra pembangunan dalam memperluas implementasi program ketahanan iklim secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.