SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memanfaatkan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang untuk menyerap aspirasi dari para mahasiswa. 

Hal itu terlihat saat belasan mahasiswa membentangkan poster bertuliskan “Semarang Menolak Tenggelam” di tengah Orasi Kebangsaan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam acara PBAK UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 18 Agustus 2026. 

Alih-alih meminta poster diturunkan, Wagub justru menghentikan orasinya dan mengajak mahasiswa yang membawa poster untuk maju ke depan. Ia meminta mereka menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan.

“Sini, ada adik-adik yang di belakang coba yang bawa spanduk ke sini satu. Maju satu. Ada yang ingin menyampaikan?” ucap Wagub di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo.

Jolang Teja Manah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) angkatan 2024, kemudian maju. Ia menjelaskan, poster tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap persoalan penurunan tanah dan banjir rob yang masih terjadi di kawasan pesisir Semarang.

Ia mengatakan, berdasarkan kajian mahasiswa FISIP, penurunan tanah menjadi salah satu persoalan serius di kawasan pesisir. 

Menanggapi persoalan itu, Wagub menggali lebih jauh kajian yang dilakukan mahasiswa, termasuk kondisi wilayah lain yang juga menghadapi rob. 

Ia menjelaskan bahwa penanganan rob di kawasan pesisir Semarang telah dilakukan secara bertahap. Wagub mencontohkan kawasan Kaligawe yang sebelumnya kerap tergenang rob, kini kondisinya sudah jauh lebih baik.

Namun, persoalan rob lebih banyak bergeser ke kawasan timur, terutama wilayah perbatasan Semarang-Demak.

“Dulu tiap tahun rob, bukan hanya tiap tahun, tiap masa-masa rob. Di situlah penanganan kita (lakukan),” katanya.

Guna menangani persoalan di kawasan pesisir, pemerintah melakukan pembangunan Hybrid Sea Wall. Program tersebut telah dianggarkan dan mulai dikerjakan di sejumlah wilayah.

Wagub menyampaikan, pengembangan Hybrid Sea Wall juga melibatkan kajian dari perguruan tinggi. Universitas Diponegoro (Undip) juga turut memberikan masukan mengenai metode penanganan kawasan pesisir.

“Dari kampus memberikan masukan kepada kita. Undip memberikan metodenya. Ada yang namanya Hybrid Sea Wall,” ujarnya.

Hybrid Sea Wall telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Jepara, Demak, dan Pemalang. Namun, penanganan persoalan rob dengan cakupan kawasan pesisir yang luas membutuhkan anggaran jauh lebih besar daripada kemampuan pemerintah provinsi.

“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin menangani ini sendiri, karena anggarannya tidak lagi berbicara 1, 10, 100 miliar, tetapi ini sudah di angka triliun,” ujarnya.

Karena kebutuhan penanganannya sangat besar, Pemprov Jateng berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas penanganan kawasan pesisir. Upaya tersebut mendapat dukungan melalui program Giant Sea Wall yang dicanangkan oleh Presiden.

Wagub mengatakan, Giant Sea Wall menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat untuk wilayah Semarang. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan Kota Semarang, tetapi juga kawasan pesisir yang saling terhubung, seperti Demak, Jepara, dan Kendal.

Ia mengungkapkan, tim dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan survei dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang akan ditangani. 

“Giant Sea Wall yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah Semarang,” katanya.

Pembangunan Giant Sea Wall yang sebelumnya diharapkan dapat dimulai pada 2026 mengalami penyesuaian dan kini diproyeksikan mulai pada tahun 2027.

Wagub mengatakan, penanganan rob tidak hanya mengandalkan proyek berskala besar. Pemerintah Provinsi Jateng juga tetap melakukan langkah strategis yang dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah, sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.

Selain persoalan rob, Pemprov Jateng juga menyiapkan dukungan pemenuhan air bersih bagi masyarakat pesisir melalui program desalinasi. Air laut diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih.

Program tersebut telah disiapkan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah, antara lain Brebes, Demak, Jepara, dan Rembang.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengajak mahasiswa dan perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian dan kritik terhadap persoalan rob. Ia berharap, kajian dari kampus dapat dilanjutkan menjadi rekomendasi dan solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah.

Ia juga membuka ruang kolaborasi agar mahasiswa dan perguruan tinggi dapat ikut serta memetakan persoalan, menentukan metode penanganan, hingga memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur pesisir.

Wagub menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dari mahasiswa. Namun, ia berharap kritik tersebut disampaikan dengan baik serta berjalan beriringan dengan gagasan dan masukan terkait penyelesaian masalah yang ada.

Ia juga mengapresiasi perguruan tinggi yang selama ini memberikan kajian dan masukan kepada pemerintah dalam menangani persoalan di wilayah pesisir.
    
“Terima kasih juga kampus-kampus yang memberikan masukan kepada kita. Yuk, kita tangani sedikit-sedikit (persoalan yang ada),” katanya.