PEMALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program asuransi pertanian melalui PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng untuk memproteksi hingga 10 ribu hektare sawah yang berisiko mengalami gagal panen atau puso. 

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menjelaskan, skema ini dihadirkan agar para petani yang terdampak kekeringan tidak terjerat pinjaman online maupun rentenir untuk memulihkan modal tanam.

"Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso," ucapnya saat berdialog dengan kelompok tani usai Panen Raya Padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada Kamis, 3 September 2026.

Oleh karena itu, Gubernur meminta para petani yang mengalami gagal panen atau puso untuk mengajukan asuransi. Jangan sampai mereka terjerat pinjaman online (pinjol) atau pinjam uang ke rentenir.

"Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada," ucapnya. 
 
Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan benih bagi para petani. Bantuan akan diberikan melalui beberapa skema setelah ada laporan dan verifikasi lapangan. 

Adapun untuk penanganan kekeringan di lahan pertanian, Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah mekanisme, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi tersier pada sawah irigasi, serta pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan pada lahan atau sawah tadah hujan yang mengalami keterbatasan air. 

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air, mengurangi risiko gagal panen, serta menjaga produktivitas lahan.

Tercatat, ada 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi di Jawa Tengah. Intervensi sawah tadah hujan dilakukan dengan pemanfaatan irigasi perpompaan, sedangkan sawah irigasi diintervensi melalui optimalisasi jaringan irigasi tersier.

"Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi," ucap Gubernur. 

Sementara itu, perwakilan kelompok tani di Kabupaten Pemalang juga memanfaatkan pertemuan dengan Gubernur Jateng untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami, mulai dari pendangkalan sungai dan saluran irigasi, jalan usaha tani, hingga bantuan benih padi.

Terkait hal itu, Gubernur menegaskan bahwa pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran irigasi akan diajukan pada tahun 2027. Sementara untuk jalan usaha tani telah menjadi prioritas dan akan segera ditindaklanjuti.

"Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait, termasuk bupati-wali kota," ucap Gubernur.