SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras di wilayahnya hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan beras sebesar 2.809.248 ton, sehingga terdapat surplus beras sebanyak 1.538.853 ton.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta dinas terkait untuk memastikan persediaan beras dapat terdistribusi dengan baik sampai ke konsumen. 

Berdasarkan hasil pemantauan harga pada 2–6 September 2026, terjadi kenaikan harga beras di tingkat pengecer. 

Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jateng dan Bulog Jateng untuk memperbanyak Gerakan Pangan Murah (GPM) dan intervensi pasar.

"Stok (beras) kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya, seperti Gerakan Pangan Murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dan memperbanyak kios pangan murah," ucapnya saat beraudiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Provinsi Jateng di Kota Semarang pada, Selasa, 8 September 2026.

Pemantauan harga sudah dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Hasil pantauan menunjukkan terjadi kenaikan harga beras rata-rata sebesar 2,5%. 

Beberapa di antaranya beras medium non-SPHP harganya naik 0,74%-11,11% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi sekitar Rp14.000-Rp15.000/kg; beras premium naik 0,67%-14,09% di atas HET atau sekitar Rp15.000-Rp17.000/kg; dan beras SPHP harganya relatif stabil sekitar Rp60.000-Rp62.000/5 kg.

Kenaikan harga beras diduga dipicu tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata sebesar Rp7.300/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666/kg. Kondisi ini membuat distributor, sub-distributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan penjualan karena khawatir mengalami kerugian, sementara harga jual beras juga dibatasi oleh ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. 

"Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog," ucap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan, pemantauan harga pasar terus dilakukan oleh dinas terkait. Operasi pasar juga terus diupayakan untuk menjaga distribusi dan pergerakan beras, dengan memberikan bantuan pangan serta menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"GPM saat ini sudah 1.083 kali (diselenggarakan) dengan omzet Rp24,9 miliar," ucapnya.

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista, mengatakan, penyaluran beras SPHP di wilayahnya sudah 100%. Penyerapan beras juga sudah mencapai target. Terkait upaya mengantisipasi el nino yang mengakibatkan kemarau panjang, maka ada tambahan target dari Bulog Pusat untuk menyalurkan 90 ribuan bantuan pangan selama 3 bulan pada Juli, Agustus, dan September 2026.

"Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium," ujarnya.