KARANGANYAR - Pembahasan mengenai tata tertib dewan, memang bukan hal baru, bahkan sering dibahas. Namun, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi berpendapat, pembahasan tata tertib dewan tetap penting. Sebab, di dalamnya juga mengatur mengenai hubungan antara legislatif dan eksekutif. 

"Saya pikir ini penting sekali, karena tadi juga disinggung bagaimana hubungan eksekutif dengan legislatif supaya lebih produktif. Hubungan yang diwarnai dengan kesetaraan kemitraan. Bagaimana dapat melaksanakan fungsi-fungsinya (dewan)," kata Heru saat memberikan sambutan pada acara workshop DPRD Provinsi Jateng "Implementasi PP Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota" di Hotel Alana, Jumat (27/7/2018) malam.

Baik legislatif maupun eksekutif tentu berharap, ke depan hubungan keduanya bisa semakin serasi, harmonis dan produktif, sambung wagub. Maka hubungan itu ditata secara tertib. Setelah ditata, maka selanjutnya yang mesti dilakukan adalah bagaimana cara menjalankan hubungan itu. Khususnya, dalam menyusun APBD.

"Saya melihat, proses penyusunan APBD sampai penetapannya itu fungsi-fungsi dewan, bersama-sama, secara simultan menjadi satu. Mulai dari APBD yang tentu harus melalui proses legislasi. Jadi APBD itu produk dari fungsi legislasi," kata mantan bupati Purbalingga itu.

APBD yang ditetapkan, lanjut dia, harus merupakan hasil kompromi dari hasil keterpaduan antara legislatif dan eksekutif. Ditekankan, kompromi yang dihasilkan tidak sekadar kompromi dari dua lembaga, karena harus ada tujuan untuk memajukan daerah, dan menyejahterakan masyarakat. Poin ini yang menurut Heru substantif.  

Heru mengilustrasikan, ketika eksekutif berupaya meningkatkan kualitas SDM, maka dewan mengawasi, apakah sudah dibahas, mengenai kebutuhan pangan dan gizinya sehingga tidak terjadi stunting, betulkah anak usia sekolah bisa dijamin semua pendidikannya, betulkah  kesehatan masyarakat bisa terjaga sejak dari kandungan.  Di sinilah terasa begitu pentingnya kelembagaan dewan. 

"Menjaga supaya pemerintahan betul-betul konsekuen dan konsisten dengan visi dan misinya. Sampai akhirnya betul-betul membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah, yang salah satu muaranya membangun sumber daya manusia berkualitas secara berkelanjutan, " tutupnya.
(Rita/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : 100 % DPRD Jateng Sudah Sampaikan LHKPN