SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima puluhan ribu usulan atau masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024.

“Sampai saat ini, masukan yang kami terima itu sekitar 55 ribu lebih, tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola masukan-masukan ini,” ucap Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Jateng Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 29 April 2024.

Berbagai usulan tersebut masuk melalui website resmi https://s.id/Musrenbang_RKPD2025 milik Pemprov Jateng yang dapat diakses oleh semua kalangan. Jika ingin mengajukan saran atau masukan, pilih menu "Saran dan Masukan", kemudian isi formulir yang disediakan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan penghitungan, total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan puluhan ribu usulan yang masuk mencapai Rp50 triliun. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan-usulan yang ada akan dikelola dan ditentukan skala prioritasnya, sesuai dengan kepentingan daerah.

“Dalam Musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan rancangan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025–2045. Kemudian kita juga mendasari, visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian kita mendasari juga, program prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” jelas Pj Gubernur.

Pelaksanaan Musrenbang tahun 2024 ini melibatkan berbagai institusi maupun elemen masyarakat, mulai dari DPRD, akademisi, bupati/wali kota, hingga forum-forum masyarakat.

Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Abdullah Azwar Anas mengingatkan agar pemerintah daerah lebih jeli dalam menentukan skala prioritas.

“Semakin kita punya kejelian (menentukan) skala prioritas, maka semakin (mudah) tujuan dan target program prioritas kita akan tercapai,” katanya pada saat hadir dalam Musrenbag Provinsi Jateng.

Ia menilai, selama ini capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah di berbagai bidang sudah tergolong baik. Beberapa contohnya antara lain, Provinsi Jateng meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), demikian pula dengan capaian reformasi birokrasinya. Bahkan dalam indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemprov Jateng juga mendapatkan predikat memuaskan.

Sementara itu, indikator makro Jateng sebanyak 90 persennya mengalami peningkatan. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semula sebesar 72,80 di tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin menjadi 73,39 di tahun 2023. Sedangkan angka kemiskinan, pada tahun 2023 sebesar 10,77% atau turun sebanyak 0,16% dari tahun 2022.

Seiring dengan berbagai capaian tersebut, pada tahun 2023 angka pengangguran di Jateng sebesar 5,13% atau turun sebanyak 0,44% dari tahun sebelumnya. Kemudian angka Inflasi juga cukup terkendali, jika di tahun 2022 sebesar 5,63%, maka di tahun 2023 angkanya turun menjadi 2,89%. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem, pada tahun 2023 sebesar 1,11% atau turun sebanyak 0,86% dari tahun 2022 (1,97%).