SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa untuk memperluas produksi beras rendah karbon (low carbon rice) di wilayahnya. Sebab di tengah isu perubahan iklim, ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dunia.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Eropa dan Delegasi dari 12 Negara Uni Eropa di Aula Tawangarum, Balai Kota Surakarta pada Senin, 30 Juni 2025.

Adapun 12 Negara Uni Eropa tersebut, yakni Austria, Siprus, Bulgaria, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia, Belgia, Denmark, Finlandia, Lituania, dan Polandia.

"Hari ini untuk menindaklanjuti hubungan yang saat ini sudah kita lakukan. Ke depan hubungan ini akan dilanjutkan kembali,” kata Gubernur.

Ia menyampaikan, kegiatan hari ini berfokus pada dukungan Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan produksi beras rendah karbon. 

Gubernur mengungkapkan, luas tanam padi di Jawa Tengah pada tahun 2024 sekitar 1,5 juta hektare, dengan hasil produksi mencapai 8,8 juta ton gabah kering giling. Jumlah itu berkontribusi terhadap stok pangan nasional sebesar 16,73%. Sementara pada tahun 2025 ini, target hasil produksi padi di Jateng sebesar 11,8 juta ton.

Diketahui program low carbon rice di Jawa Tengah sendiri, sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 di Boyolali, Klaten, dan Sragen. Implementasinya melalui program SWITCH-Asia Low Carbon Rice, yaitu program yang menghubungkan petani dengan penggilingan padi kecil dan pasar atau konsumen, seperti restoran, hotel, dan lainnya. 

Contohnya di Klaten, total wilayah yang dipanen beras rendah karbon mencapai 100 hektare, dengan potensi produksi sekitar 600 ton gabah. Panen ini menjadi contoh keberhasilan program low carbon rice, karena berhasil menurunkan emisi karbon hingga 80%, mengurangi biaya giling hingga 30-40%, serta memperbaiki kualitas hasil panen.

Implementasi lainnya adalah mendorong transisi pertanian berkelanjutan. Transisi ini dilakukan dengan mengganti mesin penggilingan padi berbahan bakar solar menjadi mesin penggilingan padi listrik, mengurangi pupuk kimia, dan mengoptimalkan penggunaan air.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengatakan, guna memperluas program low carbon rice, salah satu cara yang dilakukan adalah menggandeng corporate sosial responsibility (CSR) dari perusahaan. 

Saat ini, perusahaan yang sudah melakukan intervensi adalah Bank Indonesia. Nilai investasi untuk konversi mesin penggilingan padi dari bahan bakar solar ke listrik itu rata-rata sekitar Rp250 juta-Rp300 juta untuk satu titik. Bank Indonesia akan memberikan mesin penggilingan di beberapa titik, antara lain Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang, angkanya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Ka Dishanpan berharap, nantinya mesin yang digunakan tidak lagi menggunakan listrik, sebab listrik masih memakai energi dari fosil. Hal ini sesuai dengan arahan dari Gubernur Jateng untuk mengupayakan konversi mesin dengan menggunakan tenaga surya. 

"Nanti akan dicoba 1-2 pilot mesin penggilingan dengan tenaga surya, masih kami bahas juga soal ini," ujarnya.

Sementara itu, Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, berterima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Gubernur Jateng dan Wali Kota Surakarta. Kedatangannya ke Jawa Tengah bersama 12 Delegasi dari Negara Uni Eropa bertujuan untuk melihat langsung produksi low carbon rice di Soloraya.

"Saya sendiri mewakili misi Uni Eropa yang ada di Indonesia, di sini kami ingin belajar dari masyarakat di Indonesia, mengenai apa yang dilakukan dalam hal ketahanan pangan. Kami ingin terlibat dan belajar dari Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia," katanya.