MAGELANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) se-Jateng agar lebih berhati-hati dalam menetapkan target kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi tingginya Non-Performing Loan (NPL) atau persoalan dalam proses pembayaran pinjaman.

Perlu diketahui, NPL sebagai salah satu indikator kesehatan aset dari sebuah lembaga keuangan, umumnya terjadi akibat persoalan ekonomi yang membuat debitur kesulitan membayarkan kredit atau pinjamannya.

Beberapa persoalan yang mengakibatkan hal tersebut, antara lain adanya bencana yang menghilangkan aset milik peminjam, kurang baiknya pengelolaan keuangan debitur, perubahan kebijakan pemerintah, persoalan usaha yang dimiliki debitur, pinjaman yang tidak seharusnya diberikan, dan lain sebagainya.

"BPR BPK tentu memiliki target yang harus dikejar. Namun, pengambilan keputusan yang terburu-buru, dapat berdampak buruk (dalam jangka) panjang," ucap Sekda usai mengikuti acara Gathering dan Silaturahmi Forum BPR BKK se-Jawa Tengah di Manohara Hotel, Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat, 3 Mei 2024.

Sekda menyampaikan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pencabutan relaksasi kredit atau kelonggaran yang diberikan dalam ketentuan kredit sangat mempengaruhi kondisi perbankan.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPR BKK harus dipertimbangkan secara matang. Apalagi, penyelesaian persoalan NPL membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dalam pertemuan itu, Sekda juga berdiskusi terkait pengelolaan dan tantangan BPR BKK di Jawa Tengah. Harapannya, BPR BKK dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jateng, serta berkolaborasi dengan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami ingin mendorong sumber daya, yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jateng, itu semua berputar di Jawa Tengah," pungkasnya.