SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah pada September tahun ini akan menggencarkan sosialisasi guna meningkatkan kepesertaan BPJS TK untuk pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU). Sosialisasi akan dilakukan di pasar-pasar tradisional karena di sana merupakan tempat berkumpul para BPU seperti pedagang pasar, tukang ojek, kuli angkut, buruh gendong, hingga petani dan nelayan.

Hal tersebut terungkap saat acara Penerimaan Hadiah Peringkat I Paritrana Award 2017 Kategori Provinsi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Disnakertrans Jateng di Kantor Disnakertrans Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (30/8/2018) siang. Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP secara langsung menyaksikan acara pemberian hadiah tersebut yang berupa satu unit mobil Toyota New Kijang Innova untuk membantu operasional.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah-DIY Moch Triyono mengatakan meski tidak memiliki majikan atau tidak menerima upah rutin pekerja BPU juga harus mendapat perlindungan jaminan sosial. Oleh karenanya untuk mendorong kepesertaan pekerja BPU tersebut, BPJS TK berkerjasama dengan Dinakertrans Jateng untuk menjangkau para pekerja BPU di pasar-pasar tradisional. Para Pekerja BPU hanya perlu membayar Rp16.800 tiap bulan untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial.

“Mereka juga pekerja cuma tidak menerima upah rutin karena tidak mempunyai majikan. Kalau tidak punya majikan apa tidak dilindungi, di sini negara yang harus hadir. Maka biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta hanya Rp16.800, dibuat sangat murah supaya semua masyarakat bisa bergabung dan terlindungi,” katanya.

Triyono mengatakan iuran BPJS TK untuk pekerja BPU ini dibuat sangat murah agar seluruh masyarakat bisa mendapat perlindungan. Sehingga saat terjadi risiko kerja baik itu kecelakaan kerja ataupun kematian, ahli warisnya tidak lantas menjadi warga miskin baru lantaran pencari nafkahnya tidak bisa bekerja atau meninggal dunia.

“Kami siap untuk dieksploitasi supaya warga Jawa Tengah ketika terjadi satu risiko tidak potensial ahli warisnya menjadi warga miskin baru karena pencari nafkahnya meninggal dunia,” ujarnya.

Kepala Dinakertras Jawa Tengah Wika Bintang mengatakan kepesertaan BPJS TK untuk pekerja formal atau yang bekerja di perusahaan saat ini sudah mencapai 90 persen lebih, sementara untuk pekerja informal (BPU) masih jauh dibawahnya. Karenanya, dengan melakukan sosialisasi di pasar-pasar tradisional diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan pekerja BPU.

Dirinya mengatakan setelah membayar iuran BPJS TK, para peserta akan langsung mendapat manfaat berupa perlindungan saat terjadi kecelakaan ataupun terjadi kematian baik sakit maupun karena pekerjaan.

“Dia akan terlindungi saat terjadi kecelakaan kerja atau berangkat dari rumah ke tempat kerja. Kemudian kalau terjadi kematian apakah sakit atau karena kerja mereka juga akan memperoleh perlindungan,” katanya.

Wika berharap melalui peningkatan kepesertaan pekerja BPU ini nantinya bisa mempertahankan peringkat pertama dalam Paritrana Award di tahun depan.

Sekda Jawa Tengah Sri Puryono sangat mendukung dengan kerjasama antara BPJS TK dengan Disnakertrans Jawa Tengah. Dirinya langsung memerintahkan Disnakertrans Jateng untuk segera membuat konsep dan mengundang tokoh-tokoh kunci agar sosialisasi nantinya bisa lebih efektif dalam menjaring pekerja BPU menjadi peserta BPJS TK.

Selain itu dirinya juga mengusulkan sosialisasi tidak hanya dilakukan di pasar-pasar. Sosialisasi bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian masyarakat seperti pagelaran wayang kulit ataupun ketoprak karena di sana banyak berkumpul masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang biasanya berprofesi sebagai pekerja BPU.

“Saya kira ini perlu gerakan, bikin konsepnya diundang tokoh tokoh kunci. Kalau perlu saat wayangan saya bisa ikut sosialisasi karena wayangan itu banyak masyarakat yang datang,” katanya.

Puryono menilai peningkatan kepesertaan BPJS TK untuk pekerja BPU sangat inline dengan program penanggulangan kemiskinan karena perlindungan yang diberikan bisa mencegah munculnya warga miskin baru di Jawa Tengah. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah harus mendukung program dari BPJS TK tersebut.
(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Pemprov Jateng Raih Juara 1 Paritrana Award