SEMARANG – Inovasi pembiayaan dirasa Komisi XI DPR RI perlu dilakukan untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebab, jika hanya mengandalkan APBN dan APBD sudah pasti tidak akan mencukupi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI Muhammad Prakoso saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kamis (20/9/2018) dalam rangka membahas pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pihaknya ingin melihat, apakah daerah di Jawa Tengah sudah ada yang melakukan inovasi tersebut.  

 “Tujuan datang kesini khusus dalam rangka untuk melihat dan membahas mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya yang difasilitasi PINA. Yaitu pembiayaan investasi non anggaran pemerintah. Jadi ini nanti makin penting peranan dari skema PINA karena sekarang tentunya kiat mengetahui keterbatasan APBN dan APBD kita. Sementara infrastruktur  menjadi fokus untuk didorong sebanyak mungkin,” tuturnya di Kantor Gubernur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP yang menerima kunjungan kerja anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan, di Jawa Tengah ada dua kabupaten yang sudah melakukan inovasi pembiayaan dengan menggandeng perbankan. Dua daerah itu adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen. Di Kabupaten Grobogan, pembangunan jamban menggandeng BPR setempat.

“Keberanian seperti inilah yang harus dimiliki daerah lainnya. Semua dapat berinovasi mengatasi persoalan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Sulit jika hanya mengandalkan anggaran daerah yang jumlahnya terbatas dan harus dibagi pada banyak bidang pembangunan,” urai Sekda.

Kehadiran PINA, menurut sekda, menjadi hal yang menarik. PINA bisa menjadi alternatif pembiayaan yang akan banyak membantu daerah dalam pembangunan infrastrukturnya. Apalagi, di dalamnya terdapat sinergi dan semangat gotong royong untuk memajukan pembangunan daerah.

“Banyak peluang pembangunan infrastruktur di Jateng yang bisa memanfaatkan program PINA. Seperti proyek SPAM, pengembangan kawasan industri, pembangunan rusunawa, pengembangan rumah sakit, dan sebagainya,” ujar dia.

Jateng mendukung PINA, lanjutnya, karena juga selaras dengan program kerja yang telah ditetapkan Pemprov Jateng untuk lima tahun ke depan, yaitu obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Namun, jika kebijakan itu dilaksanakan, memang mesti betul-betul dipilih untuk proyek yang menguntungkan, utamanya yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.
(Rita/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Penting, Revitalisasi Pendidikan Vokasi