Follow Us :              

Persediaan Air dan Pengelolaan Sampah Juga Prioritas Pembangunan

  21 September 2018  |   11:00:00  |   dibaca : 3128 
Kategori :
Bagikan :


Persediaan Air dan Pengelolaan Sampah Juga Prioritas Pembangunan

21 September 2018 | 11:00:00 | dibaca : 3128
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SURAKARTA - Pembangunan di berbagai sektor di Jateng masih menjadi tantangan ke depan yang tidak ringan. Terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemenuhan kekebutuhan air, penanganan sampah, serta persoalan lingkungan hidup.

 

Hal itu terungkap pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 di Hotel Alana Karanganyar, Jumat (21/9/2018). Hadir dalam rapat, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, bupati/walikota, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, komunitas difabel, serta elemen masyarakat lainnya.

 

Hadir pula sebagai narasumber Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Rudi S Prawiradinata.

 

Sekda Sri Puryono mengatakan, selain menanggulani kemiskinan dan pengangguran, Jawa Tengah ke depan akan lebih memperhatikan persediaan air,  penanganan dan pengelolaan sampah terbatas, serta persoalan lingkungan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Menurutnya, sebagian besar kabupaten dan kota di Jateng mengalami kekeringan saat musim kemarau. Bahkan tidak sedikit daerah yang saat tidak sedang kemarau juga mengalami kekurangan air bersih. Karenanya kebijakan pemerintah membuat seribu embung sejak lima tahun lalu akan ditingkatkan agar air hujan tidak langsung mengalir ke laut tapi ditampung. 

 

"Program 1.000 Embung tahun depan terus ditingkatkan, rehabilitasi lahan kritis, vegetatif diperbaiki, serta upaya perbaikan embung," terang Sekda usai rapat.

 

Melalui forum ini, lanjut dia, penyempurnaan draft RPJMD 2018-2023 yang sudah disusun bersama para pakar dan ahli supaya berimbang dari pakar dan secara teknokratik. Diharapkan adanya masukan, kritik, maupun saran dari masyarakat dan stakeholder yang hadir, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas difabel, partai dan elemen masyarakat lainnya.

 

"Dengan demikian kita mengetahui apa yang diinginkan masyarakat kepada kepemimpinan 5 tahun kedepan. RPJMD yang disusun ini menjadi RPJMD kita bersama, jangan sampai ada anggapan RPJMD hanya rencana gubernur dan wakil gubernur serta parpol pendukung," pintanya.

 

 

Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dalam paparannya mengatakan, isu lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD. Paling tidak menyiapkan air dan pangan untuk kebutuhan masyarakat di masa depan.

 

"Jateng pun harus sudah menyiapkan ini. Sumber air kelihatannya melimpah ternyata persediaan air di Jateng kurang sehingga terpaksa harus memanfaatkan air dalam tanah, karena debit air di waduk-waduk juga sudah menyusut," paparnya.

 

 

Nyoto menginggatkan kepada semuanya perencanaan pembangunan lima tahunan ini juga masuk Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Sistem penyusunan RPJMD saat ini tidak manual melainkan e-Planning, sehingga tidak ada pokok-pokok pikiran yang muncul di tengah jalan. Ini upaya pencegahan tindak korupsi yang seringkali muncul di tengah-tengah perjalanan RPJMD.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Taj Yasin menjelaskan, RPJMD Jateng untuk lima tahun ke depan diharapkan menjadi lebih baik dan makin menyentuh kepentingan masyarakat. 

 

"Ada tantangan baik global maupun nasional yang harus kita sikapi dengan baik. Ada permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Maka kemudian penting kita memberikan skala prioritas pembangunan untuk 5 tahun kedepan," bebernya.

 

Menurutnya, penguatan kualitas SDM dengan adanya bonus demografi menjadi prioritas pembangunan periode depan. 

 

"Kita bertekad menurunkan kemiskinan hingga menyentuh single digit. Maka kemudian, kita akan terus memperkuat usaha ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya wirausaha dan industri baru, memberikan perlindungan usaha bagi petani dan nelayan, serta memberikan berbagai bantuan dan stimulan," jelasnya.

(Marni/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Optimalkan Peningkatan Kesejahteraan Lewat Pendidikan


Bagikan :

SURAKARTA - Pembangunan di berbagai sektor di Jateng masih menjadi tantangan ke depan yang tidak ringan. Terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemenuhan kekebutuhan air, penanganan sampah, serta persoalan lingkungan hidup.

 

Hal itu terungkap pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 di Hotel Alana Karanganyar, Jumat (21/9/2018). Hadir dalam rapat, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, bupati/walikota, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, komunitas difabel, serta elemen masyarakat lainnya.

 

Hadir pula sebagai narasumber Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Rudi S Prawiradinata.

 

Sekda Sri Puryono mengatakan, selain menanggulani kemiskinan dan pengangguran, Jawa Tengah ke depan akan lebih memperhatikan persediaan air,  penanganan dan pengelolaan sampah terbatas, serta persoalan lingkungan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Menurutnya, sebagian besar kabupaten dan kota di Jateng mengalami kekeringan saat musim kemarau. Bahkan tidak sedikit daerah yang saat tidak sedang kemarau juga mengalami kekurangan air bersih. Karenanya kebijakan pemerintah membuat seribu embung sejak lima tahun lalu akan ditingkatkan agar air hujan tidak langsung mengalir ke laut tapi ditampung. 

 

"Program 1.000 Embung tahun depan terus ditingkatkan, rehabilitasi lahan kritis, vegetatif diperbaiki, serta upaya perbaikan embung," terang Sekda usai rapat.

 

Melalui forum ini, lanjut dia, penyempurnaan draft RPJMD 2018-2023 yang sudah disusun bersama para pakar dan ahli supaya berimbang dari pakar dan secara teknokratik. Diharapkan adanya masukan, kritik, maupun saran dari masyarakat dan stakeholder yang hadir, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas difabel, partai dan elemen masyarakat lainnya.

 

"Dengan demikian kita mengetahui apa yang diinginkan masyarakat kepada kepemimpinan 5 tahun kedepan. RPJMD yang disusun ini menjadi RPJMD kita bersama, jangan sampai ada anggapan RPJMD hanya rencana gubernur dan wakil gubernur serta parpol pendukung," pintanya.

 

 

Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dalam paparannya mengatakan, isu lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD. Paling tidak menyiapkan air dan pangan untuk kebutuhan masyarakat di masa depan.

 

"Jateng pun harus sudah menyiapkan ini. Sumber air kelihatannya melimpah ternyata persediaan air di Jateng kurang sehingga terpaksa harus memanfaatkan air dalam tanah, karena debit air di waduk-waduk juga sudah menyusut," paparnya.

 

 

Nyoto menginggatkan kepada semuanya perencanaan pembangunan lima tahunan ini juga masuk Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Sistem penyusunan RPJMD saat ini tidak manual melainkan e-Planning, sehingga tidak ada pokok-pokok pikiran yang muncul di tengah jalan. Ini upaya pencegahan tindak korupsi yang seringkali muncul di tengah-tengah perjalanan RPJMD.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Taj Yasin menjelaskan, RPJMD Jateng untuk lima tahun ke depan diharapkan menjadi lebih baik dan makin menyentuh kepentingan masyarakat. 

 

"Ada tantangan baik global maupun nasional yang harus kita sikapi dengan baik. Ada permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Maka kemudian penting kita memberikan skala prioritas pembangunan untuk 5 tahun kedepan," bebernya.

 

Menurutnya, penguatan kualitas SDM dengan adanya bonus demografi menjadi prioritas pembangunan periode depan. 

 

"Kita bertekad menurunkan kemiskinan hingga menyentuh single digit. Maka kemudian, kita akan terus memperkuat usaha ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya wirausaha dan industri baru, memberikan perlindungan usaha bagi petani dan nelayan, serta memberikan berbagai bantuan dan stimulan," jelasnya.

(Marni/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Optimalkan Peningkatan Kesejahteraan Lewat Pendidikan


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu