SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pengurus Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah yang baru dapat bekerja maksimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Tidak hanya di tingkat Provinsi, namun Ganjar berharap KI dapat mendorong keterbukaan informasi publik hingga di tingkat Kabupaten/Kota.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menemui pengurus KI Provinsi Jateng 2018-2022 yang baru di ruang kerja Gubernur, Selasa (9/10/2018).

"Saya berharap kepengurusan KI Provinsi Jateng yang baru ini dapat menjadi stimulan untuk mendorong keterbukaan informasi. Tidak hanya di tingkat Provinsi, namun juga sampai ke tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai ke desa-desa," kata Ganjar.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik ini selaras dengan misi Pemprov Jateng terkait pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, semua wilayah di Kabupaten/Kota juga harus didorong untuk mewujudkan misi itu.

"Saya meminta kalau bisa ini mentrigger sampai Kabupaten/Kota. Semua harus didorong terbuka agar masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan pemerintah dan semua dapat bertanggungjawab," tegasnya.

Semua itu lanjut Ganjar penting dalam pembangunan di daerah ini. "Harapanya kan kontrol publik bisa berjalan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jateng, Sosiawan mengatakan, kehadiran KI Provinsi Jateng memang diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam kepengurusannya kali ini, pihaknya memang akan fokus pada keterbukaan informasi di tingkat Kabupaten/Kota itu.

"Kalau di tingkat Provinsi sudah sangat terbuka, untuk itu kami akan mendorong di Kabupaten/Kota agar bisa lebih terbuka dan transparan dalam seluruh kinerjanya termasuk dalam bagaimana mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada publik agar tercapai akuntabilitas publik," kata dia.

Selama ini lanjut Sosiawan, keterbukaan informasi publik di Kabupaten/Kota memang masih minim. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya sengketa informasi yang masuk ke KI Provinsi Jateng yang didominasi sengketa dari Kabupaten/Kota.

"Sejak 2014 hingga 2018, masih banyak sengketa informasi yang didominasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat Kabupaten/Kota. Dari semua sengketa informasi yang masuk ke kami, mayoritas memang terjadi di Kabupaten/Kota," terangnya.

Dirinya merinci, pada 2014 ada sebanyak 148 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk ke KI. Sementara di tahun 2015 ada 25 kasus, tahun 2016 ada 36 kasus, 2018 ada sebanyak 23 kasus dan tahun 2018 sudah masuk 16 kasus.

Untuk itu, pihaknya akan melaksanakan sejumlah program agar keterbukaan informasi dapat terealisasi di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

"Oleh karena itu, tahun depan kami akan fokus pada program-program seperti proses edukasi, sosialisasi dan advokasi tentang keterbukaan informasi kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jateng," tutupnya.
(Bowo/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Ganjar Harap Pemda Hingga Desa Buka Informasi Publik