BENGKULU - Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen menerima penghargaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara tuntas atau 100 persen yang diselenggarakan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan dengan kategori memuaskan.

Penghargaan ini merupakan yang ketiga diterima Provinsi Jateng secara berturut-turut, sejak 2016 lalu. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Wagub Taj Yasin, Selasa (9/10/2018) di Hotel Grage Horison Bengkulu. 

Wagub menyampaikan, diraihnya penghargaan hingga tiga kali berturut-turut merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jateng dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat, baik dari sisi fisik maupun administrasi, sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, imbuhnya, juga menjadi bukti bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyadari pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, bagi peningkatan kinerja organisasi. 

"Penghargaan ini menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depan. Saya berharap kinerja kita terus meningkat, agar nantinya dapat meminimalisasi temuan-temuan," ucapnya. 

Selain Jawa Tengah, empat provinsi lain juga mendapat predikat memuaskan. Keempatnya yakni provinsi Kalimantan Utara, Jawa Barat, DIY, dan Sumatera Barat. Sementara, 13 provinsi lain meraih predikat baik. Ketiga belas provinsi itu adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Lampung, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Gorontalo, Maluku dan Banten.

Saat memberikan arahan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan catatan, selama kurun waktu empat tahun, salah satu prioritas pembenahan tata kelola pemerintah daerah sekarang ini adalah penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Menurut Tjahjo, agar APIP efektif, ada tiga area perubahan yang harus dilakukan APIP. Tiga area perubahan itu meliputi aspek kelembagaan, asepk anggaran, dan aspek sumberdaya. 

"Perubahan aspek kelembagaan diperlukan supaya APIP independen dan objektif. Tidak gamang dan tidak takut dimutasi kepala daerahnya sehingga hasil pengawasannya berkualitas. Aspek anggaran perlu perubahan, agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan. Terakhir aspek sumberdaya, baik dari segi jumlah dan kualitas, sehingga mandat pengawasan yang diberikan, bisa terlaksana dengan baik," jelas dia

Lebih lanjut, Tjahjo menekankan agar APIP menjaga integritas dan profesionalitas. APIP juga mesti mendorong perangkat daerah untuk membangun sistem pengendalian yang andal. Untuk APIP sendiri, dituntut mengingkatkan kapabilitasnya menuju APIP level III yang mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan dan memberikan advice kepada perangkat daerah lainnya.
(Rita/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Harta Paling Berharga Adalah Persatuan Bangsa