Foto : Istimewa (Humas Jateng)
SEMARANG - Tidak perlu membawa isu bombastis untuk berbicara penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar budaya dan keseharian bisa dijadikan senjata efektif untuk menengok seberapa jauh kita menerapkan penegakan HAM.
Dua hal itu jadi poin penting dalam bincang Keragaman dan Solidaritas Menuju Indonesia yang Berkeadilan di Studio Mini Pemprov Jateng, Selasa (30/10/2018). Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir pula Staf Ahli Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto, Yuli Asmini dari Komnas HAM dan Mugianto dari Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INVID).
Terkait kebudayaan Ganjar Pranowo mengatakan kebudayaanlah yang memperkuat karakter masyarakat dalam berbangsa. Sebagaimana yang dia alami saat menghadiri acara Merti Gunung di Temanggung. Acara tersebut, kata Ganjar, sangat kental dengan nuansa Jawa, namun saat berdoa tetap berdoa dengan tata cara Islam.
"Budi pekerti unggah ungguh yang seperti ini harus dipelihara. Kalau tidak kita akan tercerabut dari akar kebudayaan kita dan akhirnya linglung," katanya.
Sementara itu, Yuli Asmini dari Komnas HAM mengatakan kebudayaan yang ada dari Sabang sampai Merauke telah ada sebelum Indonesia lahir. Maka keragaman di Indonesia sudah menjadi keniscayaan meskipun akhir-akhir ini ada upaya pihak tak bertanggung jawab yang mencoba mengaburkan keragaman tersebut.
"Terkikisnya keragaman, kebudayaan. Kalau ada yang berusaha ada yang menyeragamkan, itu bahaya sekali. Karena ya memang Indonesia dilahirkan dari keragaman," katanya.
Selain wacana keragaman, terdapat wacana keadilan ketika membingungkan penegakan Hak Asasi Manusia. Sunarman Sukamto, Staf Ahli Kantor Staf Presiden mengatakan dinamika wacana pemenuhan perlindungan HAM diharapkan bisa diterapkan dan ditengok dari kehidupan sehari-hari.
"Ditengok lewat kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah menghargai keragaman di sekitar kita, memberi ruang atas keragaman itu," katanya.
Dia kemudian menyinggung perlakuan masyarakat dalam upaya penegakan HAM bagi difabel. Karena selama ini sudut pandang masyarakat terhadap difabel masih memakai sudut pandang belas kasihan, yang menurutnya hal tersebut tidaklah tepat.
"Apakah kelompok difabel sudah diberi ruang yang sesuai? Jangan dikasihani, tapi kita melihat dari dinamika keberagaman, jangan dilihat dengan kacamata kasihan, tapi HAM," katanya.
(Ibra/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Dorong Seluruh Anak Bisa Sekolah
Bagikan :
SEMARANG - Tidak perlu membawa isu bombastis untuk berbicara penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar budaya dan keseharian bisa dijadikan senjata efektif untuk menengok seberapa jauh kita menerapkan penegakan HAM.
Dua hal itu jadi poin penting dalam bincang Keragaman dan Solidaritas Menuju Indonesia yang Berkeadilan di Studio Mini Pemprov Jateng, Selasa (30/10/2018). Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir pula Staf Ahli Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto, Yuli Asmini dari Komnas HAM dan Mugianto dari Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INVID).
Terkait kebudayaan Ganjar Pranowo mengatakan kebudayaanlah yang memperkuat karakter masyarakat dalam berbangsa. Sebagaimana yang dia alami saat menghadiri acara Merti Gunung di Temanggung. Acara tersebut, kata Ganjar, sangat kental dengan nuansa Jawa, namun saat berdoa tetap berdoa dengan tata cara Islam.
"Budi pekerti unggah ungguh yang seperti ini harus dipelihara. Kalau tidak kita akan tercerabut dari akar kebudayaan kita dan akhirnya linglung," katanya.
Sementara itu, Yuli Asmini dari Komnas HAM mengatakan kebudayaan yang ada dari Sabang sampai Merauke telah ada sebelum Indonesia lahir. Maka keragaman di Indonesia sudah menjadi keniscayaan meskipun akhir-akhir ini ada upaya pihak tak bertanggung jawab yang mencoba mengaburkan keragaman tersebut.
"Terkikisnya keragaman, kebudayaan. Kalau ada yang berusaha ada yang menyeragamkan, itu bahaya sekali. Karena ya memang Indonesia dilahirkan dari keragaman," katanya.
Selain wacana keragaman, terdapat wacana keadilan ketika membingungkan penegakan Hak Asasi Manusia. Sunarman Sukamto, Staf Ahli Kantor Staf Presiden mengatakan dinamika wacana pemenuhan perlindungan HAM diharapkan bisa diterapkan dan ditengok dari kehidupan sehari-hari.
"Ditengok lewat kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah menghargai keragaman di sekitar kita, memberi ruang atas keragaman itu," katanya.
Dia kemudian menyinggung perlakuan masyarakat dalam upaya penegakan HAM bagi difabel. Karena selama ini sudut pandang masyarakat terhadap difabel masih memakai sudut pandang belas kasihan, yang menurutnya hal tersebut tidaklah tepat.
"Apakah kelompok difabel sudah diberi ruang yang sesuai? Jangan dikasihani, tapi kita melihat dari dinamika keberagaman, jangan dilihat dengan kacamata kasihan, tapi HAM," katanya.
(Ibra/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Dorong Seluruh Anak Bisa Sekolah
Bagikan :
Berita Terbaru
