SUKOHARJO - Menjelang gawe besar Pemilu pada April 2019 nanti, Satpol PP diminta untuk aktif berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dalam pengamanan maupun penertiban alat peraga kampanye (APK). Menurut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, banyaknya APK yang pemasangannya melanggar aturan, Satpol PP sering disalahkan saat melakukan penertiban meski alasan pencopotan berdasarkan perintah.

"Saya minta Satpol PP harus tegas, pohon tidak boleh ditempel. Jangan salah tindakan, koordinasi dengan institusi lain, TNI, Polri, KPU dan Bawaslu. Lakukan koordinasi antar Satpol PP di (tingkat) kota dan kabupaten serta Provinsi Jateng," ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin itu saat membuka Rakor Sinergitas Program dan Kegiatan Tahun 2019 dengan tema "Mbungahke Pikir lan Roso dalam Pemilu 2019," di Best Western Premier Solo Baru, Sukoharjo, Rabu (23/1/2019) malam.

Gus Yasin mengatakan, pelaksanaan Pemilu di Tanah Air menjadi tontonan dan edukasi negara lain, karena pada Pemilu 2019 kali ini merupakan yang pertama digelar secara serentak dalam memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif sekaligus. 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Satpol PP juga memiliki tugas penegakan peraturan daerah dan menjaga ketenteraman dan ketertiban. "Satpol PP akan terlibat langsung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan membahagiakan. Sehingga, harus lebih proaktif. Jaga netralitas dan profesionalisme. Jangan memihak maupun diskriminatif," paparnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Jateng, Sinung Nugroho Rahmadi mengatakan, jajarannya akan total melaksanakan cipta kondisi wilayah dan mendukung suksesnya Pileg dan Pilpres. "Februari kami akan gelar pasukan di Pekalongan, dan dihadiri Habib Lutfi yang akan menggembleng anggota Satpol PP se-Jateng tentang kebhinnekaan tunggal ika," katanya.
 

Baca juga : Satpol PP Perlu Bekal Ilmu Intelijen