PEMALANG - Pengentaskan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi program skala prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu strategi yang terus digenjot guna mengatasi persoalan kemiskinan tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

"Pendidikan merupakan indikator utama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kalau bekerja ditunjang degan ijazah itu akan lebih baik," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat memimpin Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (26/2/2019).

Untuk mengejar target kemiskinan di angka satu digit, lanjut dia, Pemprov Jateng terus mendorong dan memfasilitasi berbagai program pendidikan di Jateng. Antara lain melalui kejar paket bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, atau pelatihan beebagai keterampilan di pondok pesantren (Ponpes).

Salah seorang peserta rapat, Gumawan, menyebutkan bahwa di Jateng ada sebanyak 26 ribu anak putus sekolah dan bekerja di pembuatan bulu mata dan sektor informal lain. "Sebanyak 26 warga Jateng putus sekolah dan di sisi lain mereka (para anak putus sekolah) adalah penyumbang pendapatan keluarga. Mereka masih berusia sekolah tapi terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi," bebernya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan anggota DPRD yang akrab disapa Gus Yasin itu menyatakan Pemprov Jateng terus mendorong peningkatan pendidikan. Semua harus bergotong-royong mengentaskan kemiskinan, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan OPT lain.

"Tidak kita pungkiri bahwa adanya anak-anak putus sekolah yang bekerja bisa menekan angka kemiskinan, tetapi ini juga akan menjadikan kemiskinan turun -temurun," katanya.

Dia mencontohkan kondisi kehidupan masyarakat di kampung nelayan dengan tingkat pendidikan relatif rendah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah karena pergi mencari ikan. Kendati warga bisa menikmati penghasilan sebagai nelayan yang cukup sejahtera, tetapi itu hanya bersifat sementara. Sebab, saat mendapatkan penghasilan dari melaut, mereka tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya agar bisa keluar dari garis kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaa Pembangunan (Bappeda) Jateng presentasi penduduk miskin di Jateng sampai periode September 2017, sebesar 11.19 persen dari target 10.40 persen, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Menurutnya, penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, mengoptimalkan peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dan program kemitraan bina lingkungan sinergis dan berkelanjutan.

Baca juga : Data Miskin, Warga Mampu Diminta Jujur Soal Kondisi Ekonomi