OPD Diminta Cross Check Data Kemiskinan Desa
09 August 2019 | 08:30:00 | dibaca : 960
Kategori : Umum
Bagikan :
OPD Diminta Cross Check Data Kemiskinan Desa
09 August 2019 | 08:30:00 | dibaca : 960
Kategori : Umum
Bagikan :
Foto : Handy (Humas Jateng)
SEMARANG - Untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang melaksanakan program satu OPD satu desa dampingan. Salah satu yang menjadi tugas OPD dalam program tersebut adalah melakukan cross check data warga miskin dengan data yang sudah diberikan pemerintah kabupaten/ kota.
"OPD yang melakukan pendampingan, sekaligus meng-cross check, apakah data yang dilaporkan kabupaten/kota, samplingnya betul valid. Kalau njenengan bina satu desa, tapi ternyata datanya dicrosscheck di lapangan tidak sama, berarti formalitas," kata Plh Asisten Pemerintan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie pada kegiatan Coaching Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan, Jumat (9/8/2019) di Gedung B lantai V.
Sesuai data BPS per Maret 2019, lanjutnya, kemiskinan Jateng berada di angka 10,80 persen (3.743.230 penduduk miskin). Angka ini turun 0.39 persen (124.190 penduduk miskin) dibanding September 2018 dan sekaligus lebih besar dari angka penurunan kemiskinan tingkat nasional yang hanya 0.25 persen.
"Mudah-mudahan nanti ketemu resipien sasarannya betul-betul miskin," harapnya.
PR kemiskinan yang masih tersisa 3 juta lebih, akan diselesaikan bersama. Salah satunya dengan terobosan satu OPD satu desa dampingan. Apabila OPD yang mendampingi tidak memiliki sumber daya, Herru berpesan agar berkolaborasi dengan OPD yang memiliki kegiatan yang menunjang pengentasan kemiskinan.
"Sumber daya itu tidak harus dana. Apalagi Pak Gubernur, Pak Wagub juga menekankan "Ora Ana Ora Usah Golek-Golek". Caranya bisa mengoptimalkan kegiatan OPD yang nomenklaturnya bisa dilihat di buku APBD," tuturnya.
Apabila ada kegiatan yang menunjang pengentasan kemiskinan, Herru meminta agar difokuskan pemanfaatannya. Dia yakin, upaya itu sudah akan memberikan manfaat nyata. Ditambahkan, sumber daya pendampingan juga bisa berasal dari CSR perusahaan.
Apalagi, pada 22 Juli lalu sudah dilakukan penandatanganan komitmen oleh perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan perguruan tinggi untuk membantu pengentasan kemiskinan.
Bagikan :
SEMARANG - Untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang melaksanakan program satu OPD satu desa dampingan. Salah satu yang menjadi tugas OPD dalam program tersebut adalah melakukan cross check data warga miskin dengan data yang sudah diberikan pemerintah kabupaten/ kota.
"OPD yang melakukan pendampingan, sekaligus meng-cross check, apakah data yang dilaporkan kabupaten/kota, samplingnya betul valid. Kalau njenengan bina satu desa, tapi ternyata datanya dicrosscheck di lapangan tidak sama, berarti formalitas," kata Plh Asisten Pemerintan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie pada kegiatan Coaching Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan, Jumat (9/8/2019) di Gedung B lantai V.
Sesuai data BPS per Maret 2019, lanjutnya, kemiskinan Jateng berada di angka 10,80 persen (3.743.230 penduduk miskin). Angka ini turun 0.39 persen (124.190 penduduk miskin) dibanding September 2018 dan sekaligus lebih besar dari angka penurunan kemiskinan tingkat nasional yang hanya 0.25 persen.
"Mudah-mudahan nanti ketemu resipien sasarannya betul-betul miskin," harapnya.
PR kemiskinan yang masih tersisa 3 juta lebih, akan diselesaikan bersama. Salah satunya dengan terobosan satu OPD satu desa dampingan. Apabila OPD yang mendampingi tidak memiliki sumber daya, Herru berpesan agar berkolaborasi dengan OPD yang memiliki kegiatan yang menunjang pengentasan kemiskinan.
"Sumber daya itu tidak harus dana. Apalagi Pak Gubernur, Pak Wagub juga menekankan "Ora Ana Ora Usah Golek-Golek". Caranya bisa mengoptimalkan kegiatan OPD yang nomenklaturnya bisa dilihat di buku APBD," tuturnya.
Apabila ada kegiatan yang menunjang pengentasan kemiskinan, Herru meminta agar difokuskan pemanfaatannya. Dia yakin, upaya itu sudah akan memberikan manfaat nyata. Ditambahkan, sumber daya pendampingan juga bisa berasal dari CSR perusahaan.
Apalagi, pada 22 Juli lalu sudah dilakukan penandatanganan komitmen oleh perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan perguruan tinggi untuk membantu pengentasan kemiskinan.
Bagikan :
Berita Terbaru
