BATANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS mengatakan upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem mangrove di pesisir Utara tidak hanya berhenti pada gerakan penanaman mangrove saja. Harus ditindaklanjuti dengan gerakan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Selain itu juga harus diikuti oleh gerakan mengelola sampah dengan benar dan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir Utara.

"Untuk berikutnya, apakah bulan depan atau tahun depan, gerakan kita bukan lagi penanaman mangrove tetapi penanaman dan memelihara. Jangan sampai kita pandai menanam tetapi tidak bisa memelihara dengan baik," kata Sri Puryono saat menghadiri acara Gerakan Penanaman Mangrove dan Gerakan Pungut Sampah untuk Pemulihan Ekosistem Mangrove di Pantai Sicepit, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jumat (18/10/2019) pagi.

Berdasarkan data dalam buku Penyiapan Penyusunan Baku Kerusakan Mangrove Jawa Tengah tahun 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, luas ekosistem mangrove di Jawa Tengah mencapai 12.661,6 Ha. Untuk Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV, ekosistem mangrove tersebar di Kota Pekalongan dengan luas 1,5 Ha (0,01 persen), Kabupaten Pekalongan 13,7 Ha (0,11 persen), Kabupaten Batang 15,3 Ha (0,12 persen), dan Kabupaten Kendal 224,3 Ha (1,77 persen).

"Secara umum di Jawa Tengah hanya 23 persen ekosistem mangrove yang bagus. Sisanya sebanyak 77 persen rusak. Maka gerakan bersama untuk memulihkan DNA memelihara wilayah pesisir snagat dibutuhkan," paparnya.

Gerakan penanaman dan memelihara mangrove tersebut juga harus dilakukan bersama-sama. Keterlibatan pihak swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk melestarikan wilayah pesisir Utara, khususnya di Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. Upaya tersebut sudah tertuang dalam kerja sama pemulihan ekosistem mangrove di pesisir Utara yang ditandatangani oleh pihak pemerintah provinsi, dinas terkait, dan pihak swasta dalam hal ini PT Phapros.

"Ini adalah bentuk kerja bersama. Gagasan Kepala Dinas Kehutanan direspons baik oleh Bupati, dan didukung oleh Dirut Phapros. Ke depan gerakan bersama melestarikan wilayah pesisir Utara ini harus dilaksanakan bersama, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, bisnis dan swasta, juga komunitas dan masyarakat," tuturnya.

Pihak swasta atau bisnis yang baru sudah masuk dan mendukung saat ini memang baru PT Phapros. Maka dari itu Sekda Jateng berharap perusahaan dan industri lain juga ikut memperhatikan wilayah pesisir. Tidak hanya itu, perusahan melalui program CSR juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir dengan bantuan usaha.

Selain itu,adalah sampah juga menjadi salah satu ancaman bagi kelestarian mangrove dan wilayah pantai. Maka dari itu Gerakan Pungut Sampah dan mulai memilah sampah dari rumah menjadi penting untuk pemulihan ekosistem. 

"Jadi musuh mangrove itu salah satunya adalah manusia. Maka kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan dan menjaga pantai termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sangat penting," jelasnya.

Terkait masalah pemulihan ekosistem mangrove dan pengelola sampah, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kunjungan ke Belanda. Pemprov Jateng yang diwakili oleh Sekda Jateng Sri Puryono memaparkan terkait masalah pengolahan sampah dan pemulihan mangrove. " Saya baru pulang dari Belanda. Sisanya juga saya paparkan terkait masalah ini. Ke depan pihak Belanda akan membantu kita," ungkapnya.

Bupati Batang, Wihaji, mengatakan program mangrove yang dilaksanakan di Pantai Sicepit tersebut merupakan bagian dari menjaga dan merawat lingkungan. Diharapkan program tersebut ke depan bisa disinergikan dengan program wisata di Kabupaten Batang.

Baca juga : Sejahterakan Masyarakat Pesisir, Sekda Ajak Lestarikan Kawasan Mangrove