BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh perangkat desa di Indonesia melakukan perbaikan data, terutama menyangkut kemiskinan. Sebab selama ini program bantuan pemerintah sering salah sasaran karena data yang kacau.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Sabtu (8/2/2020). Hadir dalam kesempatan itu, ratusan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Desa harus bisa membangun sistem pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu basisnya harus data. Maka saya minta, perangkat dan kepala desa bekerjasama memperbaiki data desa masing-masing," kata Ganjar.

Dengan data terupdate dan dipadukan dengan elektronik, Ganjar yang juga menjabat Dewan Penasihat PPDI ini memastikan pembangunan akan semakin terarah.

"Itu pasti akan mempermudah, jadi ketahuan ada berapa orang miskin, orang hamil, disabilitas, anak sekolah, luasan sawah dan sebagainya. Dengan data itu, kebijakan yang diambil akan lebih mengena," tambah Ganjar.

Setelah data diperbaiki, langkah kedua lanjut Ganjar yang harus dilakukan adalah meningkatkan integritas, kejujuran dan profesionalitas. Pelayanan dengan mudah, murah dan cepat adalah tujuan utamanya.

"Kalau bisa semua perangkat dan kepala desa punya medsos. Tiru saya saja, jadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Selama ini, masyarakat kebingungan mau melapor pada siapa, akhirnya semuanya melapor ke saya. Masa gubernur ngurusi soal sertifikat tanah," pungkas Ganjar sambil tertawa.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional PPDI Widhi Hartono mengatakan rakernas digelar untuk menyusun program kerja dan isu-isu strategis. Diharapkan, dari rakernas itu muncul ide dan usulan untuk mempercepat pembangunan di desa.

"Beberapa persoalan di desa diharapkan dapat diselesaikan dengan rakernas ini. Selain itu, inovasi dan kreasi juga diharapkan muncul untuk meningkatkan potensi desa masing-masing," kata Widhi.