Follow Us :              

SLRT Jadi Ajang Gotong Royong Menanggulangi Kemiskinan

  26 February 2020  |   09:00:00  |   dibaca : 945 
Kategori :
Bagikan :


SLRT Jadi Ajang Gotong Royong Menanggulangi Kemiskinan

26 February 2020 | 09:00:00 | dibaca : 945
Kategori :
Bagikan :

Foto : Simon (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Simon (Humas Jateng)

SEMARANG - Sejak 2017, pemerintah pusat telah membuat terobosan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem tersebut untuk membantu mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin. 

Identifikasi itu didasarkan pada profil dalam daftar penerima manfaat, yang terhubung dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Saat Rakor SLRT di Wisma P4G, Rabu (26/02/2020) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jateng Yusadar menyampaikan, saat ini di Jateng sudah terbentuk 11 SLRT. 

Di Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purworejo. Kemudian di Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta.

"Sebagai kepanjangan tangan SLRT, juga dibentuk pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di tingkat desa atau kelurahan. Saat ini di Jateng sudah terbentuk 486 puskesos. Pada 2020 ini, Dinas Sosial akan memfasilitasi pembentukan 76 puskesos di 76 desa yang ada di 14 kabupaten/ kota," katanya.

Terbentuknya SLRT dan puskesos diharapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, untuk mendekatkan komunikasi masyarakat yang tidak mampu atau keluarga rentan untuk mengakses fasilitas pengentasan kemiskinan yang sudah diprogramkan pemerintah. 

"Apa sih kebutuhan mereka. Ini kita dengarkan. Dan data terpadu, data besar kita, ternyata masih ada yang belum terakomodir dalam penanggulangan kemiskinan di Jateng, yang biasa kita sebut dengan inclusion dan exclusion error," kata Taj Yasin.

Dengan adanya SLRT dan Puskesos, menurut Gus Yasin, panggilan akrabnya, mestinya dapat melakukan pendataan, memvalidasi dan memverifikasi warga tidak mampu dan warga rentan, dengan tepat. Proses pendataan itu paling penting, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu mereka.

"Mungkin masyarakat sudah tahu ada program RTLH, kesehatan, pendidikan, tapi mereka tidak tahu harus mengakses kemana. Maka memang SLRT penting. Intinya satu, gotong royong," jelasnya

Mengapa gotong royong? Karena SLRT ini ibaratnya pelayanan satu pintu dalam menangani kemiskinan. Sehingga, tim SLRT nanti harus tahu dan paham, program-program pengentasan kemiskinan yang dimiliki OPD. 

"Kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa menyampaikan programnya. Maka saya berharap tim SLRT yang dibentuk, kerja sama, tanya di dinas, di biro atau lembaga lain, programnya apa," pintanya.

Pada kesempatan itu, Gus Yasin juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang sudah bekerja keras mengentaskan kemiskinan, sehingga pada 2019, penurunan kemiskinan Jateng menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.


Bagikan :

SEMARANG - Sejak 2017, pemerintah pusat telah membuat terobosan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem tersebut untuk membantu mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin. 

Identifikasi itu didasarkan pada profil dalam daftar penerima manfaat, yang terhubung dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Saat Rakor SLRT di Wisma P4G, Rabu (26/02/2020) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jateng Yusadar menyampaikan, saat ini di Jateng sudah terbentuk 11 SLRT. 

Di Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purworejo. Kemudian di Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta.

"Sebagai kepanjangan tangan SLRT, juga dibentuk pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di tingkat desa atau kelurahan. Saat ini di Jateng sudah terbentuk 486 puskesos. Pada 2020 ini, Dinas Sosial akan memfasilitasi pembentukan 76 puskesos di 76 desa yang ada di 14 kabupaten/ kota," katanya.

Terbentuknya SLRT dan puskesos diharapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, untuk mendekatkan komunikasi masyarakat yang tidak mampu atau keluarga rentan untuk mengakses fasilitas pengentasan kemiskinan yang sudah diprogramkan pemerintah. 

"Apa sih kebutuhan mereka. Ini kita dengarkan. Dan data terpadu, data besar kita, ternyata masih ada yang belum terakomodir dalam penanggulangan kemiskinan di Jateng, yang biasa kita sebut dengan inclusion dan exclusion error," kata Taj Yasin.

Dengan adanya SLRT dan Puskesos, menurut Gus Yasin, panggilan akrabnya, mestinya dapat melakukan pendataan, memvalidasi dan memverifikasi warga tidak mampu dan warga rentan, dengan tepat. Proses pendataan itu paling penting, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu mereka.

"Mungkin masyarakat sudah tahu ada program RTLH, kesehatan, pendidikan, tapi mereka tidak tahu harus mengakses kemana. Maka memang SLRT penting. Intinya satu, gotong royong," jelasnya

Mengapa gotong royong? Karena SLRT ini ibaratnya pelayanan satu pintu dalam menangani kemiskinan. Sehingga, tim SLRT nanti harus tahu dan paham, program-program pengentasan kemiskinan yang dimiliki OPD. 

"Kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa menyampaikan programnya. Maka saya berharap tim SLRT yang dibentuk, kerja sama, tanya di dinas, di biro atau lembaga lain, programnya apa," pintanya.

Pada kesempatan itu, Gus Yasin juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang sudah bekerja keras mengentaskan kemiskinan, sehingga pada 2019, penurunan kemiskinan Jateng menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu