SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap keberadaan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Jawa Tengah dapat mendukung tercapainya peningkatan kinerja pemeriksa keuangan negara yang bersih dan akuntabel, serta mengawal seluruh pemda di Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai standar akuntansi pemerintah.

"IPKN sangat berperan dalam menjaga profesionalisme anggota melalui penjagaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi. Oleh karena itu, segera tancap gas pol laksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan standar pemeriksaan, metodologi, teknik, dan pendekatan-pendekatan, serta praktik pemeriksaan yang baik," ujar Taj Yasin saat memberi sambutan Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Jateng periode 2020-2023 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah, Selasa (1/9/2020).

Pelantikan yang diselenggarakan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) tersebut, wagub menyampaikan IPKN juga melakukan pengembangan profesi bagi anggota serta kegiatan edukasi bagi masyarakat. Jalin kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional maupun internasional.

Disebutkan, sesuai hasil opini LKPD Tahun 2019, Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, telah 100% Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan untuk Pemrov Jateng telah sembilan kali menerima opini WTP. Prestasi itu merupakan wujud keberhasilan sinergitas yang baik antara Pemprov Jateng dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang aktif memantau tindak lanjut LHP pada masing-masing entitas se-Jawa Tengah. 

"Outcome atas tata kelola keuangan daerah yang baik adalah publik atau masyarakat, karena masyarakat yang akan merasakan dampak dari pengelolaan keuangan yang baik. Antara lain pembangunan yang berkualitas di segala bidang. Dengan demikian, persepsi antikorupsi akan terbangun," jelasnya.