Follow Us :              

Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinian dengan Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

  11 November 2021  |   09:00:00  |   dibaca : 481 
Kategori :
Bagikan :


Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinian dengan Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

11 November 2021 | 09:00:00 | dibaca : 481
Kategori :
Bagikan :

Foto : Handy (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Handy (Humas Jateng)

SEMARANG - Upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan mengambil solusi yang sifatnya hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Makna solusi jangka panjang adalah membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pendapatan. 

"Kalau kita bicara beban pengeluaran (masyarakat miskin), ini kan juga masalah pendapatan, (kemudian) bicara masalah pemberdayaan. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat supaya bisa punya penghasilan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno (Sekda Jateng) saat memberikan sambutan pada acara Rakorda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021) di Balai Latihan Koperasi (Balatkop).

Pemberdayaan, imbuh dia, erat kaitannya dengan masalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini, yang menurut Sekda Jateng perlu menjadi perhatian penting, karena tujuannya agar usaha kecil mereka bisa terus berjalan. 

"Pemberdayaan adalah bicara masalah keberlanjutan. Ini yang jauh lebih penting yang harus kita perhatikan, kita dukung, sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan, biar bisa berusaha. Ini juga bicara masalah kepedulian," kata dia 

Provinsi Jateng memiliki aplikasi Blangkon Jateng yang memfasilitasi UMKM Jateng dalam menyediakan barang dan jasa untuk pemerintah. Ini adalah salah satu cara Pemerintah Provinsi Jateng untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya sebagai langkah untuk memberdayakan pelaku UMKM secara berkelanjutan.  

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Emma Rachmawati menuturkan, sejak aplikasi Blangkon Jateng yang telah diluncurkan pada Maret 2021, tercatat hingga 10 November 2021 sudah membukukan transaksi Rp 5,7 miliar lebih. Jumlah UMKM yang bergabung sudah sebanyak 994 UMKM. 

"Jadi (UMKM) sudah bertambah terus. Lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman UMKM mau (pemasaran), uang pemerintah kan jelas ada, jadi pasar mereka sudah ada. Tinggal kemauan teman-teman UKM saja untuk mau (bergabung)," ajak dia. 

Emma juga memberikan catatan, bagi UMKM yang sudah berkomitmen untuk bergabung di Blangkon Jateng, mereka diminta untuk bisa memenuhi pesanan pemerintah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sebab, ada UMKM yang ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah cukup besar, kualitasnya menjadi menurun. 

"Keluhan dari teman-teman OPD, ini yang masih jadi PR saya, jadi kemarin makanannya enak kok sekarang nggak. Teman-teman UKM memang harus menjaga kualitas. Mohon sekali lagi untuk menjaga kualitas sehingga ketika sudah dipercaya pemerintah, misalnya untuk konsumsi, enaknya (rasa) sama setiap hari," pesannya.


Bagikan :

SEMARANG - Upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan mengambil solusi yang sifatnya hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Makna solusi jangka panjang adalah membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pendapatan. 

"Kalau kita bicara beban pengeluaran (masyarakat miskin), ini kan juga masalah pendapatan, (kemudian) bicara masalah pemberdayaan. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat supaya bisa punya penghasilan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno (Sekda Jateng) saat memberikan sambutan pada acara Rakorda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021) di Balai Latihan Koperasi (Balatkop).

Pemberdayaan, imbuh dia, erat kaitannya dengan masalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini, yang menurut Sekda Jateng perlu menjadi perhatian penting, karena tujuannya agar usaha kecil mereka bisa terus berjalan. 

"Pemberdayaan adalah bicara masalah keberlanjutan. Ini yang jauh lebih penting yang harus kita perhatikan, kita dukung, sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan, biar bisa berusaha. Ini juga bicara masalah kepedulian," kata dia 

Provinsi Jateng memiliki aplikasi Blangkon Jateng yang memfasilitasi UMKM Jateng dalam menyediakan barang dan jasa untuk pemerintah. Ini adalah salah satu cara Pemerintah Provinsi Jateng untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya sebagai langkah untuk memberdayakan pelaku UMKM secara berkelanjutan.  

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Emma Rachmawati menuturkan, sejak aplikasi Blangkon Jateng yang telah diluncurkan pada Maret 2021, tercatat hingga 10 November 2021 sudah membukukan transaksi Rp 5,7 miliar lebih. Jumlah UMKM yang bergabung sudah sebanyak 994 UMKM. 

"Jadi (UMKM) sudah bertambah terus. Lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman UMKM mau (pemasaran), uang pemerintah kan jelas ada, jadi pasar mereka sudah ada. Tinggal kemauan teman-teman UKM saja untuk mau (bergabung)," ajak dia. 

Emma juga memberikan catatan, bagi UMKM yang sudah berkomitmen untuk bergabung di Blangkon Jateng, mereka diminta untuk bisa memenuhi pesanan pemerintah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sebab, ada UMKM yang ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah cukup besar, kualitasnya menjadi menurun. 

"Keluhan dari teman-teman OPD, ini yang masih jadi PR saya, jadi kemarin makanannya enak kok sekarang nggak. Teman-teman UKM memang harus menjaga kualitas. Mohon sekali lagi untuk menjaga kualitas sehingga ketika sudah dipercaya pemerintah, misalnya untuk konsumsi, enaknya (rasa) sama setiap hari," pesannya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu