SEMARANG - Penanganan limbah di sepanjang Sungai Bengawan Solo, pengolahan sampah di sekitar kawasan Borobudur serta sistem transportasi di Soloraya dan wilayah Pantura, menjadi prioritas pemerintah Jawa Tengah dalam mengatasi perubahan iklim. 
Terkait penanganan masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang bekerja sama dengan Jerman terkait upaya pengembangan infrastruktur hijau. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rancangan pengembangan infrastruktur hijau atau ramah lingkungan tersebut sedang dimatangkan. Dia mengatakan kerja sama ini  yang difasilitasi oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui Green Infrastructure Initiative (GII) atau Prakarsa Infrastruktur Hijau. 

GII merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia-Jerman dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. 

"Kita akan bekerja sama dengan Jerman. Ini dari GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dan (perwakilan) Menko Maritim dan Investasi datang, mereka mencoba menjajaki dan ada beberapa prioritas seperti penanganan Bengawan Solo, sistem transportasi yang ada Solo, dan pengelolaan sampah yang ada di sekitar Borobudur, termasuk sistem transportasi yang ada di Pantura," kata Ganjar ditemui usai menemui Tim GII di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (29/11/2021). 

Pengembangan infrastruktur hijau itu, lanjut Ganjar, pernah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat termasuk dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Komunikasi dengan Duta Besar RI di Jerman juga dilakukan secara intens dan saat ini mulai disiapkan rancangannya. 

"Kunjungan (Tim GII) ini untuk melakukan review. Setelah ini mereka akan terjun ke lapangan untuk melakukan workshop. Ini sudah agak teknis. Kita harapkan itu nanti yang akan menjadi proposal bersama kepada pemerintah pusat untuk menjadi kebijakan," jelasnya. 

Gubernur menjelaskan, khusus pengembangan di sepanjang Bengawan Solo dilakukan agar pencemaran lingkungan di sungai itu tidak semakin parah. Karena itu, ia meminta dukungan dari masyarakat dan industri di sekitar Bengawan Solo karena pengelolaan sungai harus dilakukan bersama-sama. 

“Kalau ini dibiarkan pasti akan sangat parah. Ini serius. Maka kami terus memantau dan kami juga sudah berkomunikasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk nanti kita siapkan penanganannya," jelas Ganjar. 

JW Saputro, selaku Senior Advisor GII, membenarkan bahwa prakarsa infrastruktur hijau adalah kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jerman untuk menghadapi isu pemanasan global. Salah satunya dengan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun juga mampu menyelesaikan masalah emisi karbon. 

"Jadi masalah sampah, limbah cair dan padat, juga angkutan perkotaan itu sumber-sumber emisi. Dengan program ini kita berharap ke depannya infrastruktur yang dibangun itu ramah lingkungan dan ramah iklim," katanya. 

Untuk program ini, setiap provinsi diminta mengajukan usulan berdasarkan prioritas permasalahan yang ingin ditangani. Saputro mengatakan, sesuai arahan Gubernur, salah satu usulan dari Jawa Tengah adalah Bengawan Solo. Hal ini karena pencemaran air di sungai itu sudah luar biasa. Selain itu tentunya ada permasalahan pengolahan sampah di sekitar Borobudur dan urban transportasi di Soloraya dan Pantura juga diajukan dalam program kerja sama tersebut. 

"Usulan-usulan itu sudah dibicarakan dan digodok bersama dalam beberapa bulan terakhir bersama Bappeda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan arahan dari kementerian koordinator maritim dan investasi dan GIZ (perusahaan internasional milik Jerman)," pungkasnya.