SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat audiensi dengan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono di Kantornya, Selasa (8/1). Gubernur meminta agar Menteri KKP mengizinkan nelayan melaut satu trip untuk menjaga pendapatan mereka dan mengurangi penumpukan kapal di pelabuhan Tegal. 

Audiensi dihadiri Wali Kota dan Forkopimda Kota Tegal serta Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Wali Kota Tegal menyampaikan, para nelayan masih banyak yang mengalami kesulitan perizinan untuk berlayar. 

Akibatnya bukan hanya berdampak pada pendapatan tetapi juga penumpukan kapal di pelabuhan. Terkait kondisi itu Wali Kota Tegal meminta bantuan Gubernur untuk berkomunikasi dengan pihak kementerian. 

"Dan itu berbahaya Pak, karena di pelabuhan kami kapasitasnya hanya sedikit dan sekarang sudah sangat menumpuk. Kami setiap malam khawatir kalau terjadi (kebakaran) lagi," ungkap Wali Kota Tegal. 

Memahami kesulitan para nelayan akibat kondisi ini, Gubernur langsung menghubungi Menteri KKP untuk mencari solusi bersama. 

"Pak Menteri, ini saya lagi sama Pak Wali Kota Tegal. Itu ada penumpukan kapal, kendalanya nelayan ngurus perizinan lama. Bisa tidak dibantu agar diberikan izin satu trip melaut sambil ngurus," ujarnya saat menelpon Menteri Kelautan. 

"Siap Pak Ganjar, sudah sudah kami turunkan tim di Tegal. Untuk Jawa Tengah kita bantu," tutur Trenggono disambut ucapan syukur dan kelegaan dari Forkopimda Kota Tegal yang hadir. 

Ditemui usai audiensi, Gubernur mengatakan, laporan kendala perizinan kapal sudah sering diterimanya. Agar kejadian tidak berulang, Gubernur berharap ada komunikasi yang lebih dengan pihak KKP. 

"Permohonan dari temen-temen (nelayan diberi) semacam diskresi, kemudahan menjelang lebaran, biar mereka bisa mendapatkan pemasukan. Saya sudah minta kepada Pak Trenggono tadi direspon bagus banget. "Langsung dan sudah mengirimkan orang ke sini," katanya. 

Menindaklajuti hasil pembicaraan dengan Menteri KKP, Gubernur meminta perwakilan HNSI segera mendata nelayan yang syarat perizinannya sudah siap agar bisa cepat turun izinnya. 

"Nanti syarat  bisa dibantu (pemerintah) dan nelayannya dibantu HNSI. Nanti dari kementerian (menentukan) mana saja yang bisa diberikan kemudahan. Sehingga nanti (cepat) selesai, nelayan bisa melaut lagi," terangnya. 

Gubernur mengaku, kendala serupa juga dialami nelayan yang melabuhkan kapalnya di Juwana, Pati. Harapannya, ada sistem yang dibuat untuk mengatur arus keluar masuk kapal agar tidak terjadi penumpukan. 

"Jadi memang dua ini (pelabuhan Tegal dan Juwana) lagi jadi perhatian kita. Sekarang kalau kapal balik berlabuh, numpuk luar biasa. Mesti ada sistem yang dibangun agar flow-nya jadi bagus dan tidak ada resiko (penumpukan) lagi," tandasnya. 

Kesigapan Gubernur mengatasi permasalahan para nelayan ini diapresiasi Wali KotaTegal. 

"Saya berharap (demi pemulihan) kondisi perekonomian di Kota Tegal khususnya para nelayan, agar ada surat edaran (izin sementara) sehingga sebulan dua bulan ini bisa berlayar sambil nunggu perizinannya keluar. Pak Gubernur tadi langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Kelautan dan langsung direspon. Mudah-mudahan ini bisa disetujui," pungkasnya.