SEMARANG - Cegah Kerugian Masyarakat, Gubernur menyambut positif rencana Komite Pemberantasan Korupsi untuk menghadirkan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Jawa Tengah. Gubernur berharap komite ini akan membawa perubahan lebih baik pada pembangunan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. 

"Komite ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu forum bersama yang bisa memperbaiki regulasi (maupun) SOP (yang) keliru kita perbaiki. Kalau semuanya terbuka, usaha mereka akan menjadi berjalan dengan baik, pelaksanaannya fair (adil) dan semuanya jadi enak," kata Gubernur usai menerima audiensi Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Aminudin di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jawa Tengah, Selasa (5/4). 

Apalagi berdasarkan catatan dari KPK, sektor usaha di bidang infrastruktur, kesehatan, Migas, pangan dan keuangan rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu ia ingin agar Peraturan tentang KAD Jawa Tengah dapat segera diwujudkan. 

"Untuk pengusaha kalau nanti kita bisa menggunakan komite ini, harapan kita mana yang jelek dari regulasi sampaikan pada kita, kita siap memperbaiki. Tapi kita juga meminta, tidak usah lagi ada suap, hitung secara benar agar kualitasnya baik. Contoh, dari infrastruktur kalau hitungannya baik kualitasnya juga baik. Kalau baik, jangka panjang pasti dan masyarakat mendapatkan (manfaatnya). Kalau tidak, ya masyarakat akan mendapatkan kerugian," tandasnya. 

Sikap Gubernur Jawa Tengah ini diapresi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin menyebutkan bahwa Ganjar merupakan sosok kepala daerah yang berani tegas dalam menginstruksikan kepada jajarannya terkait korupsi. 

"Instruksinya jelas dari kepala daerah ini bagus, saya sangat apresiasi terkait dengan arahan dan pembinaan pak Ganjar kepada staf di provinsi Jawa Tengah," ujar Aminudin. 

Ditemui usai acara, Aminudin mengatakan pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya penyelenggara negara saja. Menurutnya, tindak pidana korupsi juga banyak terjadi di pelaku usaha. Tujuan kedatangannya saat ini adalah dalam rangka penyampaian program kerja dan mendorong keberadaan KAD di Jawa Tengah. 

Komite advokasi daerah ini adalah wadah dialog dan diskusi antara pelaku usaha dengan regulator. Tujuan KAD, kata Aminudin, untuk membahas atau membicarakan isu-isu sekaligus terkait pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha. 

"Menurut kami keberadaan KAD ini menjadi sangat penting dalam rangka mencarikan solusi bagi para pelaku usaha. (Khususnya) ketika dalam melakukan usaha mengalami kendala, dalam konteks ada masalah korupsi di situ," ujar Aminudin. 

Aminudin berterimakasih karena Ganjar merespon dengan baik dan sudah siap menandatangani SK Gubernur terkait pembentukan KAD di Jawa Tengah. "Saya sangat mengapresiasi respon yang positif dari pak Gubernur dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannmya SK Gubernur terkait KAD," tandasnya.