YOGYAKARTA - Upaya penanganan kemiskinan di Jawa Tengah diharapkan bisa lebih dominan pada tahun 2023 mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pada pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa program penangaban kemiskinan masih diprioritaskan. 

"Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, maka programnya bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena dari sejak pembahasaan perubahan RPJMD masih tentang persoalan kemiskinan. Nanti pada tahun 2023, upaya penanganan kemiskinan mungkin akan lebih dominan," kata Sumarno, usai mengikuti workshop pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (22/4/2022). 

Selain isu kemiskinan, dalam workshop tersebut juga disinggung soal Indeks Pembangunan Manusia. Sumarno menilai, IPM dibahas karena tidak lepas dari beberapa indikator utama, yakni ekonomi, kesehatan, dan tingkat pendidikan. 

Menurutnya, dari pembahasan tersebut Pemprov dan DPRD Jawa Tengah terus bersinergi mendukung penanganan kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), maupun program lain untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

"Sehingga evaluasi dan masukan dari DPRD Jateng menjadi bahan perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jateng di 2022 sekaligus perencanaan pembangunan di  2023," tambahnya. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman, dalam sambutannya menjelaskan, siklus pembangunan dimulai dari evaluasi atas apa yang telah dilakukan dan menemukan persoalannya, yang kemudian menjadi timbal balik untuk ditindaklanjuti. Hal itu karena, dalam dokumen perencanaan pembangunan, mustahil melakukan tindak lanjut tanpa berpijak pada pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. 

"Penyusunan rencana dan target pembangunan juga harus menyesuaikan kondisi perekonomian dan sebagainya. Seperti tahun 2021 yang merupakan tahun "babak belur" pemerintah akibat Covid-19. Nanti kita cari sisik meliknya dan mengevaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depan," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut Sukirman menyampaikan, DPRD Jawa Tengah mendorong adanya Badan Riset Daerah. Selain supaya pembangunan menjadi lebih terarah, hasil kajian pembangunan yang bersumber dari Badan Riset Daerah dapat menjadi pijakan.