SEMARANG - Setelah mendengar beberapa aspirasi umat Budha yang disampaikan Plt Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Suryadharma, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan siap mengupayakan solusi. Selain akan memfasilitasi pengangkatan guru agama Buddha di Jawa Tengah, ia juga akan mengawal aturan terkait ibadah dan ritual umat Buddha di Candi Borobudur. 

"Dirjen Bimas Buddha Kemenag menyampaikan banyak poin yang mereka inginkan. Antara lain kekurangan guru agama Buddha, maka data itu musti masuk dalam perencanaan. Tadi langsung saya minta koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Ganjar usai pertemuan di Puri Gedeh tersebut, Jumat (10/6/2022). 

Salah satu poin penting lain yang disampaikan Nyoman adalah tentang kegiatan ibadah umat Buddha di Candi Borobudur. Terkait hal itu, menurut Ganjar, memang harus ada aturan-aturan yang harus disesuaikan dan disosialisasikan. Ia mendorong forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk ikut berdialog bersama mendiskusikan hal ini. 

"Kalau itu bisa dilakukan, akan sangat baik. Mereka (umat Budha) juga punya ritual mengelilingi candi, seperti umat muslim itu tawaf. Boleh tidak, kalau bisa waktu ibadah lokasi candi (Borobudur) dikosongkan? Saya bilang boleh," tegas Ganjar. 

Selain itu Ganjar juga mendorong agar ada penyesuaian terkait tarif bagi umat Budha yang akan beribadah. Ganjar mengusulkan pengelola tidak memasang tarif bagi umat Buddha yang beribadah di Candi Borobudur. 

"Jadi akan banyak sekali orang nanti bisa beribadah dengan tenang, termasuk tarif dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau mau ibadah ya jangan ditarifin, artinya free. Ini ruang yang kita berikan. Saya senang karena dukungan terhadap pengelola candi dan wilayahnya mereka mendukung penuh. Ini sesuatu yang penting untuk kita komunikasikan dengan yang lain," ungkap Ganjar. 

Dirjen Bimas Buddha, Nyoman Suryadharma mengatakan, ada empat poin yang ia sampaikan pada Gubernur Jateng. Pertama, terkait pemanfaatan Candi Borobudur untuk event besar Swayamvara Tripitaka Gatha pada tahun 2023 mendatang yang diharapkan bisa bersinergi dengan Pemprov Jateng sebagai panitia bersama. 

Selain itu, ia juga berharap, untuk kepentingan ibadah, jumlah pengunjung tidak dibatasi 1.200 orang. Ia meminta setidaknya bisa mencapai jumlah 10.000, tentu dengan pengaturan yang baik selama kegiatan. 

"Kedua, tadi menyampaikan kepada Gubernur ketika umat Buddha di Indonesia, mancanegara, atau dari manapun melakukan puja bakti atau hari raya di Borobudur itu kami meminta agar tidak ada orang naik di struktur Candi Borobudur. Artinya agar candi itu benar-benar sakral ketika kami melakukan hari raya. Karena juga ada ritual putar Borobudur sebanyak tiga kali. Supaya candi steril dan supaya menjaga kesakralan candi, ada nuansa sakral," katanya. 

Poin ketiga, terkait pengangkatan guru agama Buddha. Nyoman menjelaskan, bahwa saat ini pengangkatan guru agama Buddha tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama tetapi dari pemerintah daerah masing-masing. Maka dari itu ia meminta Ganjar untuk menyiapkan formasi untuk guru agama Buddha. 

"Untuk di Jawa Tengah ini nanti sekiranya ada formasi agar diberikan formasi untuk pengangkatan guru-guru agama, baik negeri maupun PPPK untuk ditempatkan di sekolah-sekolah umum karena kami tidak memiliki sekolah sendiri. Guru agama Buddha itu biasanya berada di sekolah umum. Gubernur sudah memberikan penjelasan juga ada Dinas Pendidikan untuk mengakomodir," ungkapnya. 

Terakhir, Nyoman meminta Gubernur bersedia menyambut tokoh-tokoh masyarakat Buddha dari Sumatra Selatan yang akan berkunjung ke Candi Borobudur pada pertengahan bulan Juli 2022. Setidaknya akan ada 50-60 tokoh masyarakat Buddha yang akan hadir.