TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Bank Indonesia mendorong transaksi keuangan secara digital. Penerapan transaksi nontunai menjadi salah satu cara dalam mengelola keuangan negara dengan akuntabel, efektif dan efisien. 

Saat menghadiri acara Pembukaan Sapta Mitra Pantura (Sampan) Digital Festival 2022, Senin (20/06/2022), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengungkapkan dua sisi manfaat penggunaan transaksi nontunai di pemerintahan, yaitu sisi pembelanjaan dan pendapatan. 

"Dengan era digitalisasi, kita bisa mengeliminasi mark up. Jadi apa yg dibayarkan, memang sampai ke penerima 100 %. Kalau dulu, dalam bentuk tunai, yang dibayarkan mungkin bisa tidak 100 % sampai. Bahasanya, kalau meja dilewati ya, ada yang tertinggal di meja. Tapi kalau dengan transaksi secara digital, 100 % sampai ke penerima," ungkapnya di Hotel Bahari Inn.  

Selanjutnya dari sisi pendapatan, transaksi nontunai mampu mengendalikan terjadinya kebocoran penerimaan daerah. Pembayaran elektronik yang dilakukan masyarakat, akan langsung masuk ke rekening kas daerah. Bank Jateng sebagai bank pemerintah daerah yang menjadi tujuan transaksi pun, didorong untuk bisa memberikan berbagai layanan digital. Seperti mobile banking, ATM, dan EDC (Electronic Data Capture). 

"Untuk rekening pemerintah daerah itu semua ada di Bank Jateng. Sehingga kita berkolaborasi dan mendorong Bank Jateng untuk berpartisipasi mendigitalisasi ini. Karena dari sisi perbankan pun, kalau tidak mengikuti pola ini, nanti akan ketinggalan," terangnya. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmad Dwi Saputra menyambung, percepatan perluasan digitalisasi daerah melalui elektronifikasi transaksi pemda, setidaknya memberi tiga manfaat bagi pemda. Manfaat pertama adalah memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, serta inklusivitas ekonomi dan kesejahteraan. 

Manfaat kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi, serta mencegah kebocoran. Dan, manfaat terakhir adalah mempercepat integrasi ekonomi yang ramah digital. 

"Terkait hal tersebut, pada tahun 2021, tercatat 75,5 % pemerintah daerah di Jawa Tengah sudah berada pada kategori digital. Secara rata-rata, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Jateng mencapai 84,1% lebih tinggi dari national transactional, jauh lebih tinggi, 69,5%," ungkap Rahmad. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, angka indeks tersebut menjadi indikasi, bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sudah siap mengakselerasi digitalisasi dan meraih manfaat digitalisasi tersebut.