Follow Us :              

Gubernur Jateng Minta BBM Nelayan Ditambah & Dorong Manfaatkan Kartu Nelayan dalam Sistem Distribusi Bantuan

  15 September 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 108 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Jateng Minta BBM Nelayan Ditambah & Dorong Manfaatkan Kartu Nelayan dalam Sistem Distribusi Bantuan

15 September 2022 | 10:00:00 | dibaca : 108
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

KENDAL - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menerima keluhan nelayan di Kabupaten Kendal mengenai sulitnya mendapat bahan bakar minyak (BBM) pasca kenaikan harga. Merespon hal itu, Gubernur langsung berkomunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas agar alokasi BBM, khususnya solar, bagi nelayan ditambah. 

"Kita mau bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina agar alokasinya (BBM) bisa ditambah. Karena rakyat kecil hari ini memang butuh. Kalau ada bantuan-bantuan kepada mereka, (dan) nelayan (bisa) akses minyaknya (BBM) gampang, kebutuhannya terpenuhi, mereka juga bisa terima (kenaikan harga)," kata Gubernur usai mengecek pasokan solar bagi nelayan di SPBN Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal, Kamis (15/9/2022). 

Berdasarkan keterangan dari warga di Kampung Nelayan Bandengan, pasokan BBM di daerah itu sering tidak menentu. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan untuk melaut. Berdasarkan informasi dari Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto yang mendampingi Gubernur pada kunjungan itu, alokasi BBM subsidi untuk nelayan di Kendal memang masih kurang sekitar 6000 kilo liter. 

"Di tengah situasi kenaikan ini kami akan jaga untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan mengakses solar dengan gampang. SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) ini ternyata jalan. Hanya sampai hari ini, dari kuota yang diperlukan masih kurang," ungkap Gubernur. 

Selain melalukan pengecekan pasokan BBM bagi nelayan, pada kunjungan itu Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada 1.019 nelayan di Kabupaten Kendal yang memiliki Kartu Nelayan Jateng penerima BBM subsidi. Dari jumlah itu, Kampung Nelayan Bandengan mendapatkan kuota terbanyak, yaitu 413 nelayan. Bantuan diberikan sebagai insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi. 

Total anggaran bantuan nelayan se-Jateng senilai Rp 4.743.750.000 bagi  14.375 nelayan. Termasuk didalamnya asuransi nelayan tahun anggaran 2022 untuk 500 nelayan. Masing-masing sebesar Rp100.000 yang juga ikut diserahkan Gubernur pada kunjungan tersebut. 

Banyaknya jumlah nelayan yang perlu dibantu, menurut Gubernur, dibutuhkan sistem yang lebih mudah dalam pendistribusiannya. Sistem ini baru bisa berjalan dengan baik jika didukung data yang menyeluruh dan akurat. 

"Maka tadi dari HNSI, Dinas, dari kelompok nelayan yang ada kami minta untuk berkumpul, kita data, kebutuhan apa. Sehingga nanti yang kurang seperti yang disampaikan Bupati tadi, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkan. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus," katanya. 

Sejauh ini rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal masih diberikan secara manual. Rata-rata setiap hari ada 500 rekomendasi yang harus ditandatangani kepala dinas. Maka dari itu ia mendorong pendataan yang bagus, bila mungkin sudah menggunakan digital atau elektronik sehingga penerima rekomendasi bisa secara otomatis terdata. 

"Saya membayangkan, kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu di sana sudah ada kuotanya, otomatis, kita tinggal mengatur saja. Itu jauh lebih gampang, walau ini tentu tidak bisa dikerjakan besok pagi. Kita harus menyiapkan tetapi butuh dukungan dari kawan-kawan nelayan." 

Sementara untuk optimalisasi tempat pelelangan ikan TPI, Gubernur meminta agar nelayan, pedagang, dan dinas terkait untuk duduk bersama. Dengan begitu persoalan dapat diselesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. 

"Saya minta untuk nelayan, terus kemudian pedagang semuanya bisa duduk bareng untuk kita menyelesaikan sehingga keuntungannya di dua pihak. Tugas kita dari pemerintah adalah memfasilitasi. Khususnya tentang dampak kenaikan BBM, saya memastikan solarnya lancar," jelasnya.


Bagikan :

KENDAL - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menerima keluhan nelayan di Kabupaten Kendal mengenai sulitnya mendapat bahan bakar minyak (BBM) pasca kenaikan harga. Merespon hal itu, Gubernur langsung berkomunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas agar alokasi BBM, khususnya solar, bagi nelayan ditambah. 

"Kita mau bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina agar alokasinya (BBM) bisa ditambah. Karena rakyat kecil hari ini memang butuh. Kalau ada bantuan-bantuan kepada mereka, (dan) nelayan (bisa) akses minyaknya (BBM) gampang, kebutuhannya terpenuhi, mereka juga bisa terima (kenaikan harga)," kata Gubernur usai mengecek pasokan solar bagi nelayan di SPBN Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal, Kamis (15/9/2022). 

Berdasarkan keterangan dari warga di Kampung Nelayan Bandengan, pasokan BBM di daerah itu sering tidak menentu. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan untuk melaut. Berdasarkan informasi dari Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto yang mendampingi Gubernur pada kunjungan itu, alokasi BBM subsidi untuk nelayan di Kendal memang masih kurang sekitar 6000 kilo liter. 

"Di tengah situasi kenaikan ini kami akan jaga untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan mengakses solar dengan gampang. SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) ini ternyata jalan. Hanya sampai hari ini, dari kuota yang diperlukan masih kurang," ungkap Gubernur. 

Selain melalukan pengecekan pasokan BBM bagi nelayan, pada kunjungan itu Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada 1.019 nelayan di Kabupaten Kendal yang memiliki Kartu Nelayan Jateng penerima BBM subsidi. Dari jumlah itu, Kampung Nelayan Bandengan mendapatkan kuota terbanyak, yaitu 413 nelayan. Bantuan diberikan sebagai insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi. 

Total anggaran bantuan nelayan se-Jateng senilai Rp 4.743.750.000 bagi  14.375 nelayan. Termasuk didalamnya asuransi nelayan tahun anggaran 2022 untuk 500 nelayan. Masing-masing sebesar Rp100.000 yang juga ikut diserahkan Gubernur pada kunjungan tersebut. 

Banyaknya jumlah nelayan yang perlu dibantu, menurut Gubernur, dibutuhkan sistem yang lebih mudah dalam pendistribusiannya. Sistem ini baru bisa berjalan dengan baik jika didukung data yang menyeluruh dan akurat. 

"Maka tadi dari HNSI, Dinas, dari kelompok nelayan yang ada kami minta untuk berkumpul, kita data, kebutuhan apa. Sehingga nanti yang kurang seperti yang disampaikan Bupati tadi, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkan. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus," katanya. 

Sejauh ini rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal masih diberikan secara manual. Rata-rata setiap hari ada 500 rekomendasi yang harus ditandatangani kepala dinas. Maka dari itu ia mendorong pendataan yang bagus, bila mungkin sudah menggunakan digital atau elektronik sehingga penerima rekomendasi bisa secara otomatis terdata. 

"Saya membayangkan, kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu di sana sudah ada kuotanya, otomatis, kita tinggal mengatur saja. Itu jauh lebih gampang, walau ini tentu tidak bisa dikerjakan besok pagi. Kita harus menyiapkan tetapi butuh dukungan dari kawan-kawan nelayan." 

Sementara untuk optimalisasi tempat pelelangan ikan TPI, Gubernur meminta agar nelayan, pedagang, dan dinas terkait untuk duduk bersama. Dengan begitu persoalan dapat diselesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. 

"Saya minta untuk nelayan, terus kemudian pedagang semuanya bisa duduk bareng untuk kita menyelesaikan sehingga keuntungannya di dua pihak. Tugas kita dari pemerintah adalah memfasilitasi. Khususnya tentang dampak kenaikan BBM, saya memastikan solarnya lancar," jelasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu