Follow Us :              

Gubernur Dorong Eksekutif-Legislatif Berelasi Bangun Sistem Pencegahan Korupsi

  27 September 2022  |   11:00:00  |   dibaca : 116 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Dorong Eksekutif-Legislatif Berelasi Bangun Sistem Pencegahan Korupsi

27 September 2022 | 11:00:00 | dibaca : 116
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Kasus OTT yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan tindak korupsi bisa terjadi di manapun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta hal itu menjadi pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi. 

"Pokoknya nyebelin yang begitu-begitu itu, jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek,  investasi kemudian dipalak. Maka ini kita dikumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, termasuk kalau saya, ya pada diri saya sendiri. Kita semua yang  diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," pungkas Gubernur. 

Gubernur juga menyampaikan bahwa melawan korupsi tidak hanya disosialisasikan saja, harus dilaksanakan secara nyata. Dimana semua pihak, khususnya pihak legislatif dan eksekutif harus berkomitmen dan bekerjasama dalam membangun sistem yang bisa mencegah korupsi. 

"(Antikorupsi) itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diberitahu) juga ngeyel (keras kepala), kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi," kata Gubernur usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022). 

Turut disampaikan, relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Sebab mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting. 

"Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki. Arahkan APBD nya ke sana. Itu saja," katanya. 

Gubernur berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak ada proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung. "Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu," tegasnya. 

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat. 

"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang banya perubahan ini anggaran bisa fit. Maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya. 

Gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik.


Bagikan :

SEMARANG - Kasus OTT yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan tindak korupsi bisa terjadi di manapun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta hal itu menjadi pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi. 

"Pokoknya nyebelin yang begitu-begitu itu, jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek,  investasi kemudian dipalak. Maka ini kita dikumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, termasuk kalau saya, ya pada diri saya sendiri. Kita semua yang  diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," pungkas Gubernur. 

Gubernur juga menyampaikan bahwa melawan korupsi tidak hanya disosialisasikan saja, harus dilaksanakan secara nyata. Dimana semua pihak, khususnya pihak legislatif dan eksekutif harus berkomitmen dan bekerjasama dalam membangun sistem yang bisa mencegah korupsi. 

"(Antikorupsi) itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diberitahu) juga ngeyel (keras kepala), kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi," kata Gubernur usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022). 

Turut disampaikan, relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Sebab mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting. 

"Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki. Arahkan APBD nya ke sana. Itu saja," katanya. 

Gubernur berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak ada proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung. "Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu," tegasnya. 

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat. 

"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang banya perubahan ini anggaran bisa fit. Maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya. 

Gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu