Semarang – Meskipun sempat alot dan diskors dua kali karena kehadiran anggota DPRD tidak

kuorum, rapat paripurna dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPj) Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2016 tetap berlanjut. Bahkan panitia khusus

(pansus) DPRD memberikan 36 rekomendasi kepada gubernur.

Rapat paripurna dengan tiga agenda dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, di Ruang

Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (17/4), banjir interupsi. Beberapa meminta agar rapat

diskors dan ditunda karena hanya dihadiri 41 anggota dewan atau tidak kuorum, namun tidak

sedikit pula yang interupsi supaya rapat dengan agenda penetapan LKPj tetap berlanjut.

Sedangkan dua agenda lain yakni rapat paripurna tingkat dua membahas tentang pengesahan

Raperda Sistem Perencanaan dan Pembangunan Penganggaran Terpadu, serta paripurna untuk

persetujuan Reperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditunda karena menyangkut

pengesahan perda dan wajib dihadiri secara fisik setengah plus satu atau minimal 51 anggota

DPRD Jateng.

“Terkait pentingnya penetapan LKPj, maka pengambilan keputusan sesuai peraturan yang

berlaku disebutkan dihadiri bukan ditandatangani, sehingga ketentuan itu mohon menjadi

perhatian apakah rapat bisa lanjut atau sebaiknya ditunda,” ujar salah seorang anggota DPRD

Riyono.

Menyikapi interupsi dari beberapa anggota dewan, Ahmadi menjelaskan berdasarkan laporan

sekretariat dewan, anggota DPRD yang hadir secara fisik pada rapat ini ada 41 orang. Sementara

yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 55 orang dari 100 anggota DPDR. Sesuai

Peraturan DPRD Jateng Pasal 117 Ayat 1 Huruf C tentang Tata Tertib, rapat ini tidak kuorum.

“Tadi kita sudah skors dua kali masing-masing lima menit untuk menunggu dan menghubungi

anggota yang lain supaya hadir di sini, namun tidak ada yang hadir lagi. Maka saya serahkan

kepada bapak dan ibu di sini, apakah rapat bisa lanjut atau ditunda karena tidak kuorum,” terang

politisi PKS itu.

Sebagian anggota dewan yang hadir sepakat melanjutkan penetapan LKPj dengan pertimbangan

batas akhir penetapan yang terhitung mepet, yakni Kamis (20/4) atau terhitung 30 hari sejak

penyampaian LKPj oleh gubernur pada 20 Maret 2017. Selain itu agenda pertama paripurna

sifatnya bukan pengesahan raperda seperti dua agenda setelahnya yang akan ditunda maksimal

tiga hari ke depan.

Sementara itu, laporan pembahasan pansus DPRD terhadap LKPj Gubernur Jateng Akhir Tahun

Anggaran 2016 yang dibacakan Sriyanto Saputro menyebutkan, LKPj gubernur merupakan

cermin atas kinerja pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam RKPD 2016. Tujuan

utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung

infrastruktur yang semakin mantap.

“Oleh karenanya kesejahteraan dan perekonomian merupakan indikator utama untuk menilai

kinerja gubernur. DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja pemprov dakam capaian

indikator mikro, juga atas sejumlah penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jateng dari

penerintah pusat,” bebernya.

Namun demikian, lanjut Sriyanto, capaian indikator mikro di setiap urusan pemerintah daerah

belum mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan

ekonomi secara signifikan. Beragam program dan kegiatan serta alokasi belanja yang

direalisasikan dinilai belum dapat mencapai tujuan utama RKPD.

Kesimpulan tersebut diambil dari kondisi kemiskinan pada tahun 2016 tercatat 13,19 persen.

Meski mengalami penurunan tetapi  belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Fakta lainnya

adalah kegagalan dalam menungkatkan kesejahteraan petani. Padahal pertanian masih menjadi

sektor terbesar yang menghidupi warga Jateng. Selain itu pertumbuhan ekonomi secara makro

mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

Tidak kalah penting menyangkut  tingkat pengangguran terbuka (TPT), peningkatan bidang

pendidikan, termasuk pengembangan SMK Negeri Jateng sebagai model boarding school

pertama di Indonesia sekaligus terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya

saing dan keberpihakan terhadap siswa dari keluarga miskin.

Selain itu juga urusan kesehatan menyangkut keluhan dari masyarakat terhadap kapasitas dan

pelayanan ruang kelas III, sektor pariwisata, serta bidang energi. Termasuk belum teralisasinya

jalur pipa gas Cirebon-Semarang yang menjadikan Jateng semakin tertinggal dari Jabar dan

Jatim.

“Mencermati LKPj Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2016, dinamika hukum,

pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang berkembang di Jateng, maka DPRD memberikan 36

rekomendasi kepada gubernur. Dokumen rekomendasi pansus terhadap LKPj ini segera disahkan

menjadi keputusan DPRD Jateng,” pungkasnya.

Menanggapi laporan pansus DPRD terhadap LKPj tersebut, Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo

SH MIP mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti catatan-catatan strategis dan perbaikan

untuk penyelenggaraan pemerintah provinsi ke depan. Dalam kesempatan itu, mantan anggota

DPR RI itu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

anggota dan segenap pimpinan DPRD, khususnya Pansus DPRD Provinsi Jateng.

“Ketetapan dan rekomendasi LKPj ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami, sebagai

bahan evaluasi atas kinerja Provinsi Jateng selama 2016 lalu. Kami tetap berharap adanya

peningkatan sinergi kebersamaan dalam menciptakan situasi dan kondisi untuk kebijakan-

kebijakan terbaik dalam membangun Jateng,” katanya.

Ganjar menyebutkan beberapa catatan telah digarisbawahi, antara lain penguatan ekonomi yang

berbasis pada produksi pertanian dalam arti luas sebagai andalan khas Jateng. Sektor tersebut

perlu diimbangi dengan investasi serta ditopang dengan kondusivitas dan infrastrukrur yang

memadai.

Selain itu juga dukungan proyek-proyek infrastruktur bandara dan akses jalan di Jateng wilayah

selatan seperti Pelabuhan Tanjung Intan, Bandara Wirasaba yang berganti menjadi Bandara

Jenderal Soedirman di Purbalingga, jalur tranportasi darat baik double track maupun jalur selatan

selatan yang sekarang sedang berproses.

“Khusus profesi petani, nelayan, dan UMKM menjadi fokus pembangunan yang diharapkan

menjadi pengungkit percepatan untuk mengangkat kemiskinan dan pengangguran. Kami

mengajak pihak swasta dan BUMD, kemudian akan menarik bank-bank BUMN yang ada di

Jateng untuk mendorong akses permodalan bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM dengan suku

bunga rendah,” bebernya.