SEMARANG - Meski Jawa Tengah merupakan daerah lumbung beras namun banyak dikirim ke luar daerah karena harga yang lebih tinggi. Tanpa pengendalian yang ketat kondisi itu rawan menimbulkan inflasi. Komoditas beras sangat perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian inflasi. 

"Yang menjadi PR di Jateng (Jawa Tengah) adalah masalah beras. Jateng sebagai penghasil beras, tapi justru kadang menyebabkan inflasi yang cukup tinggi, karena memang beras kita juga banyak yang keluar dari Jateng," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di Kantor Gubernur, Senin (24/102022). 

Guna mengendalikan inflasi, Sekda terus mendorong jajarannya untuk mencari metode agar harga beras tetap bisa terjaga. 

"Teman-teman selalu (cari cara) bagaimana menjaga kondisi harga yang ada di Jateng tetap terkendali. Sehingga masalah distribusi antar wilayah ini, masih bisa terjaga dengan baik," katanya. 

Sekda menambahkan, untuk memantau harga komoditas d8 Jateng, selama ini memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHati). Lewat aplikasi yang bisa diakses melalui web maupun handphone itu, pihaknya senantiasa dapat mengawasi pergerakan harga komoditas, sehingga bisa mengambil kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dengan cepat.   

Pemerintah pusat juga memiliki data harga komoditas yang bisa diakses di https://satgaspangan.polri.go.id/. Agar bisa memberikan data yang lebih lengkap, nantinya diharapkan akan ada integrasi data dengan pusat terkait informasi komoditas pangan, khususnya di Jawa Tengah. Penambahan informasi data dari pusat akan membantu SiHati untuk bisa dikembangkan dengan dilengkapi fitur informasi produksi komoditas antarwilayah.  

"Karena  pusat juga (punya data), (agar) satu data, kita mungkin memasukkan SiHati untuk kaitannya dengan produksi. Jadi produksi komoditas-komoditas kita yang antarwilayah, jadi informasi lebih akurat, lebih tercover semua. Jadi mungkin nanti akan ada pengembangan dari kita untuk pemanfaatan SiHati," jelasnya. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam arahannya mengingatkan bahwa inflasi tengah menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia. Salah satu faktor penyebabnya adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Dia menyebut, perang tersebut tidak kecil karena Rusia pemain besar dalam percaturan politik, ekonomi dan keuangan dunia. 

"Kita tahu bahwa Rusia adalah salah satu pengekspor minyak nomor 4 terbesar di dunia. Energi, terutama gas di Eropa sangat tergantung kepada Rusia. Kemudian Rusia juga merupakan pengekspor gandum dan tepung nomor 2 di dunia. Akibatnya, perang ini menimbulkan gangguan rantai pasok energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia, yang berimbas kemudian kepasa situasi ekonomi dunia, dan berimbas lagi kepada keuangan banyak negara," paparnya. 

Mendagri mengungkapkan, saat ini banyak negara yang sudah mengalami inflasi cukup tinggi. Antara lain, Turki sudah sampai 83%, Libanon 162%, Srilanka 69,8%,  dan Laos 34%. Indonesia masih kategori landai di angka 5,95%. Meski landai, tetapi tetap harus diwaspadai karena kecenderungannya naik. Maka dari itu, semua daerah di Indonesia harus mengambil langkah antisipasi terjadinya inflasi. 

"Semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti, akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan," tuturnya.