Follow Us :              

Antisipasi Inflasi Nataru 2023, Sekda: Tingkatkan Pemantauan Harga dan Distribusi Bahan Pokok

  14 November 2022  |   08:00:00  |   dibaca : 57 
Kategori :
Bagikan :


Antisipasi Inflasi Nataru 2023, Sekda: Tingkatkan Pemantauan Harga dan Distribusi Bahan Pokok

14 November 2022 | 08:00:00 | dibaca : 57
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

SEMARANG - Menjelang perayaaan Natal dan tahun baru (Nataru)  2023, berbagai langkah konkret terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan instansi terkait guna mengendalikan inflasi. Antara lain meningkatkan pemantauan dan monitoring harga serta distribusi komoditas bahan pokok.

"Inflasi harus kita pantau terus, termasuk rakor ini dalam rangka monitoring kondisi-kondisi yang ada, sehingga problem-problem inflasi bisa dikendalikan. Apalagi kita akan menghadapi Natal dan tahun baru 2023, sehingga harus lebih cermat memantau harga beberapa komoditas," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Gedung A lantai 2 Sekretariat Daerah, Senin (14/11/2022).

Sekda mengatakan, meskipun inflasi di Jawa Tengah mengalami penurunan, Pemprov Jawa Tengah masih menghadapi bebeberapa persoalan kenaikan harga sejumlah komoditas. Antara lain harga beras, bawang merah, kedelai, daging, serta antisipasi Natal dan Tahun Baru 2023. Selain itu, terkait persoalan distribusi barang harus lebih dicermati agar inflasi semakin menurun. 

Selain melakukan monitoring harga komoditas pokok, Pemprov Jawa Tengah juga meminta kerja sama antardaerah dalam hal distribusi sejumlah komoditas pokok. Bahkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk membantu distribusi supaya harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah di Jawa Tengah tidak mengalami ketimpangan. 

"Kita terus melakukan monitoring harga-harga komoditas pokok. Begitu harga-harga komoditas mengalami kenaikan maka kita akan mengintervensi dengan kerja sama antardaerah terkait distribusi bahan pokok. Jika sangat diperlukan, kita juga ada anggaran untuk membantu distribusi sehingga harga komoditas menjadi sama," bebernya. 

Sekda berpendapat, kondisi inflasi sebenarnya lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal. Karenanya berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah, antara lain dengan memfasilitasi, melakukan pengendalian, serta berkoordinasi dengan dunia usaha. Selain  rapat koordinasi TPID se-Jawa Tengah secara rutin juga dilakukan guna mengevaluasi dan memonitoring kondisi sekaligus mengendalikan inflasi di Jawa Tengah.


Bagikan :

SEMARANG - Menjelang perayaaan Natal dan tahun baru (Nataru)  2023, berbagai langkah konkret terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan instansi terkait guna mengendalikan inflasi. Antara lain meningkatkan pemantauan dan monitoring harga serta distribusi komoditas bahan pokok.

"Inflasi harus kita pantau terus, termasuk rakor ini dalam rangka monitoring kondisi-kondisi yang ada, sehingga problem-problem inflasi bisa dikendalikan. Apalagi kita akan menghadapi Natal dan tahun baru 2023, sehingga harus lebih cermat memantau harga beberapa komoditas," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Gedung A lantai 2 Sekretariat Daerah, Senin (14/11/2022).

Sekda mengatakan, meskipun inflasi di Jawa Tengah mengalami penurunan, Pemprov Jawa Tengah masih menghadapi bebeberapa persoalan kenaikan harga sejumlah komoditas. Antara lain harga beras, bawang merah, kedelai, daging, serta antisipasi Natal dan Tahun Baru 2023. Selain itu, terkait persoalan distribusi barang harus lebih dicermati agar inflasi semakin menurun. 

Selain melakukan monitoring harga komoditas pokok, Pemprov Jawa Tengah juga meminta kerja sama antardaerah dalam hal distribusi sejumlah komoditas pokok. Bahkan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk membantu distribusi supaya harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah di Jawa Tengah tidak mengalami ketimpangan. 

"Kita terus melakukan monitoring harga-harga komoditas pokok. Begitu harga-harga komoditas mengalami kenaikan maka kita akan mengintervensi dengan kerja sama antardaerah terkait distribusi bahan pokok. Jika sangat diperlukan, kita juga ada anggaran untuk membantu distribusi sehingga harga komoditas menjadi sama," bebernya. 

Sekda berpendapat, kondisi inflasi sebenarnya lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal. Karenanya berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah, antara lain dengan memfasilitasi, melakukan pengendalian, serta berkoordinasi dengan dunia usaha. Selain  rapat koordinasi TPID se-Jawa Tengah secara rutin juga dilakukan guna mengevaluasi dan memonitoring kondisi sekaligus mengendalikan inflasi di Jawa Tengah.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu