SEMARANG - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa terus berupaya mewujudkan layanan perizinan yang memenuhi standar kemudahan dan akuntabilitas yang menjadi tuntutan publik. Langkah itu selain meningkatkan kepuasan masyarakat juga berdampak positif pada iklim investasi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, terciptanya pelayanan yang akuntabel dan berintegritas saat ini, merupakan hasil dari pemimpin yang telah memberikan contoh kepada jajarannya. Tanpa contoh yang diberikan pemimpin, pelayanan yang akuntabel dan berintegritas sulit terwujud. 

"Sebetulnya kalau kita bicara masalah akuntabilitas dan integritas, memang yang pertama yang harus memberikan contoh, harus pemimpin dulu. Integritas, akuntabilitas tidak bisa (muncul) dari bawah," terang Sekda saat Talkshow dalam rangka HUT ke -51 KORPRI bertajuk 'KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri' di Studio TVRI, Selasa (29/11/2022).

Sebaik apapun integritas dan akuntabilitas para staf, jika pemimpinnya tidak memiliki karakter yang sama, akan sulit memberikan pengaruh kepada pemimpin. Tetapi jika pemimpin mampu memberikan contoh nyata, maka akan mudah mempengaruhi bawahannya. Sebab, dalam birokrasi, staf wajib melaksanakan perintah pimpinan. 

"Paling gampang mengajak orang itu, kalau sudah memberi contoh dulu. Bahasanya orang Jawa itu, tidak jarkoni (Iso ujar ra iso nglakoni), tapi memberi contoh dan mengajak. Inilah yang dicontohkan Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah)," ungkapnya. 

Upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan berbagai layanan sudah banyak diakui masyarakat, salah satunya Fajar. Pelaku usaha di bidang elektrikal ini merasa sangat dimudahkan saat mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. 

"Pelayanan di DPMPTSP saat ini menurut kami, pihak perusahaan, sudah cukup baik. Ada OSS (Online Single Submission/Layanan Online) dan sebagainya itu, sudah cukup baik. Kemudian kalau ada kesalahan atau kekurangan dokumen, respon dari staf perizinannya juga cukup responsif," beber Fajar. 

Fajar berpendapat, dibanding dengan zaman dulu, pengurusan perizinan saat ini jauh lebih mudah. Apalagi, pemerintah juga sudah memberikan layanan yang menyesuaikan perkembangan zaman, yakni menggunakan teknologi digital. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro, Kismaritini mengatakan, upaya peningkatan mutu layanan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung terpenuhinya standar akuntabilitas yang menjadi tuntutan publik. Selain memberi kepuasan layanan pada masyarakat, hal itu menurutnya juga berdampak positif pada iklim investasi. 

"Kaitannya dengan perizinan, ketika pemerintah memberikan kemudahan kepada investor secara profesional, akuntabel, saya kira ini akan meningkatkan produk dari pembangunan," jelasnya. 

Kismaritini berpandangan, pelayanan yang memuaskan yang diberikan pemerintah kepada investor, akan memicu terjadinya peningkatan produk dari pembangunan. Ketika produk pembangunan meningkat, maka hal itu bisa memberikan multiplier effect yang berpengaruh pada pertumbuhan bidang lain.