WONOGIRI - Para bupati di Jawa Tengah diminta untuk memonitor proses pendataan program pengentasan kemiskinan di daerahnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan, hasil pendataan tersebut harus dilaporkan padanya pada setiap pekan. 

Arahan itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Bersama Penanganan Kemiskinan dengan Pemkab Wonogiri, Sragen dan Klaten (WonoSraTen) di Balai Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Kamis (26/1/2023). “Saya mohon betul ini pak wakil bupati ya untuk mengawal memonitor mingguan,” kata Gubernur dihadapan Wakil Bupati (Wabub) Wonogiri, Wabub Sragen dan Wabub Klaten serta para kepala desa dan camat di wilayah WonoSraTen. 

Hasil monitoring yang diterima tersebut akan rutin diperbaharui sesuai kategori, setiap minggu melalui Bappeda. “Minggu ini apa, umpama data beres minggu berikutnya mulai intervensi satu-satu yang boleh diintervensi, nanti dicentangi,” katanya. Sebagaimana diinformasikan Wakil Bupati Wonogiri, saat ini persentase kemiskinan Wonogiri sebesar 11,55 persen. Diikuti Klaten sebesar 12,33 persen dan 12,94 persen. 

Guna menekan angka kemiskinan tersebut, pemkab di tiga wilayah tersebut diminta ikut menggerakkan seluruh komponen untuk membantu, bersama dengan lembaga filantropi hingga perusahaan-perusahaan di sekitarnya. “SKPD atau OPD mengerjakan peran sesuai tupoksi ya dengan kolaborasi di lokus sasaran,” imbuhnya. 

Agar program ini cepat berjalan, para camat dan kades diimbau segera mengkoordinasikan tugas tersebut di wilayah masing-masing, terutama di yang terdapat kemiskinan ekstrem. Para kades harus memaksimalkan dana desa dan dana lainnya untuk pengentasan warga miskin ekstrem. Terlebih mereka yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi. “Sengaja saya kasih ini, kalau nanti jenengan (Anda) tidak bisa selesaikan sendiri, kontak saya. Laporkan dan diusulkan,” tegas Gubernur. 

Pada acara tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan secara simbolis bagi warga tidak mampu, antara lain berupa bantuan sambungan listrik gratis bagi 1.457 KK; bantuan 16 unit digester biogas; bantuan KJS; bantuan RTLH; bantuan beasiswa; bantuan UMKM hingga bantuan modal kerja. 

Selain bantuan, Gubernur merasa perlu membangun kemandirian warga miskin, diantaranya dengan memberi mereka pekerjaan. Karena itu kepala desa, camat, hingga bupati diminta melakukan pendekatan dengan perusahaan untuk mengupayakan hal tersebut. “Disnaker kita minta cari per kabupaten, kebutuhan (tenaga kerja) berapa, kita yang melobi untuk menitipkan keluarga miskinnya, salah satu diambil untuk kerja, supaya mereka bisa ngopeni (menghidupi) keluarganya,” ucap Gubernur. 

Beberapa perusahaan yang didata Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan kesediaan berkolaborasi. “Dengan cara itu harapannya mereka bisa mendapatkan kenaikan pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang cukup mereka akan bisa membantu keluarganya,” jelasnya. 

Agar banyak warga miskin yang mendaftar, para kades, camat hingga bupati perlu intensif mengkomunikasikan informasi ini kepada warganya. Jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja terampil, Gubernur menjamin pihaknya siap bantu fasilitasi pelatihan. “Tapi jangan tergoda, ‘mumpung saudara saya menganggur dia saja’ jangan. Ini konteksnya penanggulangan kemiskinan ekstrem,” selorohnya.