SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih meningkatkan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten/kota. Lewat kolaborasi yang baik, penyelesaian yang dihasilkan lebih menyeluruh, bukan hanya parsial.

Imbauan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Selasa (07/02/2023) di Gradhika Bhakti Praja. Turut dikatakan, ketika pemerintah turun di suatu daerah untuk mengentaskan kemiskinan, sebetulnya ia bisa mendapat seluruh data terkait kemiskinan di tempat tersebut. 

"Kalau kita bicara masalah kemiskinan, sebetulnya basis datanya di satu tempat. Di desa, begitu bicara masalah kemiskinan, pasti juga ada stunting, pasti ada anak putus sekolah. Maksud kami, kita begitu terjun kesana, mohon itu semuanya di-cover," pesan Sekda.

Berbekal data yang lengkap tersebut, antar OPD bisa berjalan bersama untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara lebih menyuruh. "Jadi tidak parsial. Jadi kolaborasinya kita lakukan bersama, supaya begitu kita masuk ke sasaran, semua problem yang menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan, bisa kita lakukan di sana," katanya. 

Data yang valid diyakini adalah senjata penting untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan. Dengan data tersebut pemerintah akan lebih bisa mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terkait kemiskinan.

Sekda memastikan, guna mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024,  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mengerahkan berbagai sumber daya yang ada. Baik dari  APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti CSR dan Baznas.