SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi seluruh jajarannya di Pemerintah Provinsi yang berhasil membuat Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini merupakan yang ke-12 secara berturut-turut. 

Opini WTP itu diserahkan langsung anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit kepada Gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (22/5/2023). Penyerahan disaksikan anggota dan pimpinan DPRD, Forkopimda serta SKPD di Jawa Tengah.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di Pemprov, mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun tentu saja ada catatan yang mesti kita lakukan perbaikan,” ujarnya Gubernur dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih pada DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerja sama mendukung pencapaian tersebut. Terkait tiga rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti, Gubernur langsung menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan diharapkan bisa selesai kurang dari waktu yang ditetapkan, yakni 60 hari.

“Maka tadi ketika diserahkan Pak Supit, saya tidak mau dibawa ajudan. Langsung saya baca dan atas tiga hal tadi masing-masing kepala dinasnya langsung menjawab. Alhamdulillah kawan-kawan (OPD) tadi langsung bergerak," ujar Gubernur. 

Seperti biasa Gubernur juga kembali mengingatkan agar berbagai prestasi yang berhasil diraih tidak membuat cepat merasa puas. Prestasi ini justru harus membuat penyemangat untuk melakukan dengan lebih baik lagi. "WTP ini tidak kemudian menjadi pekerjaan kita biasa-biasa saja. pekerjaan kita harus luar biasa, governance masih harus berjalan,” tegasnya.

Dalam rangka perbaikan tata kelola yang jauh lebih baik, Gubernur meminta agar rekomendasi BPK ini tidak sekadar diselesaikan saja, tetapi juga menjadi evaluasi. Rekomendasi tersebut terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMK N, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. 

“Yang menjadi catatan kami, umpama dari bantuan keuangan untuk desa, laporannya mesti dikejar. Dan hari ini sudah dikejar. Terus, sekolah SMK yang masih jadi catatan, karena praktikum di sana ternyata ada yang menghasilkan uang. Ini butuh regulasi untuk menaungi sehingga tidak boleh ada indikasi yang mengarah pada potensi-potensi korupsi, ini yang mesti dirapikan lagi,” tegasnya.

Usai menyerahkan opini WTP,  Noor Supit  mengungkapkan apresiasinya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil mempertahankan predikat WTP ke-12 secara berturut-turut. Supit berharap, capaian ini menjadi pendorong bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

“Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” tandas Noor Supit.