KABUPATEN TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengakui kerja penyuluh KB di Jawa Tengah sangat dahsyat. Mereka adalah sosok penting dibalik keberhasilan penurunan stunting di Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dihadapan ribuan peserta Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh KB Jawa Tengah, Rabu (26/7/2023).

Terdapat 1.400 peserta dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah yang berpartisipasi dalam kegiatan itu. Selain Porseni, mereka juga melakukan Deklarasi Penyuluh KB 2 Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting. Ribuan petugas yang juga kerap disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tersebut, antusias menyambut Gubernur ke lokasi acara di GOR Trisanja, Slawi, Kabupaten Tegal. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi istrinya, yang juga Ketua TP PKK Jawa Tengah Siti Atikoh, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo beserta jajarannya dan Bupati Tegal Umi Azizah.
 
Pada momen itu, ia menyinggung masalah perbedaan data yang menjadi perdebatan di lapangan. Yakni data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Sebenarnya gerakannya udah bagus, kalau dari angka ePPGBM kita sebenarnya udah sampai 11 persen, SSGInya kita masih 20-an,” terang Gubernur.

Sebagai informasi, berdasarkan ePPGBM angka stunting di Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir turun secara signifikan. Lebih rinci, pada 2018 tingkat stunting Jateng 24,4 persen. Kemudian 2019 turun menjadi 18,3 persen. 
 
“Lalu 2020 bisa (turun) 14,5 persen. Kemudian 2021 sempat naik 18,8 persen, berikutnya tahun 2022 kemarin bisa mencapai 11,9 persen. Data satunya dari SSGI itu 2022 kemarin 20,8 persen, turun namun tidak signifikan,” lanjutnya.

Kendati begitu, Gubernur mengimbau kepada para Penyuluh KB di daerah untuk tidak berkecil hati dengan perbedaan mencolok tersebut. "Ini dua data yang berbeda dan ini tidak usah membuat kecil hati, karena temen-temen kerjanya luarbiasa, termasuk para PLKB kita ini dahsyat menurut saya,” tegas Gubernur usai acara.
 
Apalagi dengan Deklarasi Penyuluh KB 2 Telur pada kegiatan tersebut, ia yakin  Penyuluh KB sebagai garda terdepan sudah menemukan formula treatment yang baik, untuk mencapai target 14 persen angka stunting menurut SSGI pada 2024 mendatang.

Pada acara yang sama, Gubernur juga menanggapi kemungkinan adanya sekolah yang melakukan penahanan ijazah karena ada tunggakan. Terkait hal itu Gubernur memastikan pihaknya akan bersikap tegas. Tidak boleh ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya. Terlebih di sekolah negeri yang tidak ada istilah tunggakan pembayaran.

"Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta," tegas Gubernur. Bahkan jika itu terjadi di sekolah negeri, menurutnya hal itu bisa beres tidak lebih dari dua hari.

"Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok paginya," tegas Gubernur.