JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan berupa alokasi insentif fiskal sebanyak kurang lebih Rp5,97 miliar, sebab memiliki kinerja yang baik dalam menurunkan angka stunting. Perolehan Jateng ini berada di peringkat kedua, setelah DKI Jakarta. 

Pencapaian tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Kinerja Fiskal Tahun Berjalan, Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Istana Wakil Presiden, Jumat (06/10/2023) sore.

Wapres menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh daerah yang berhasil menerima penghargaan, sebab telah mengupayakan dan mengoptimalkan kinerja dalam menangani stunting. Pihaknya berpesan, penghargaan yang diterima harus menjadi pemicu dalam memberikan kontribusi yang lebih besar ke depannya.

"Saya berharap, insentif dan penghargaan ini, bukan semata tujuan akhir daripada Saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi," pesan Wapres.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%, turun menjadi 21,6% di 2022. Angka tersebut turun signifikan dari tahun 2018 yang berada di angka 30,8%.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri. Namun, saya minta, kita tidak boleh berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024," ucap Wapres.

Dalam upaya mencapai target prevalensi 14%, lanjutnya, tantangannya tidaklah ringan. Terlebih, tahun depan adalah tahun politik. Maka, pekerjaan rumah hari ini adalah memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah, nantinya tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.

Menurut Wapres, pelaksanaan program penurunan stunting selama empat tahun terakhir, menunjukkan wujud komitmen politik yang tinggi dari para pemimpin di pusat dan daerah. Komitmen tersebut akan membantu memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, mendorong perbaikan koordinasi di lapangan, serta implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. 

"Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara-saudara Penjabat Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas, pada saat transisi pemerintahan nanti," kata Wapres.