SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di daerah. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat bertemu perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2023. 

Komitmen ini dibuktikan dengan kerja sama yang sudah terjalin antara Pemprov Jateng dengan IOJI. Bahkan pada Mei 2023 lalu, telah ditandatangani nota kesepahaman dalam bidang penguatan perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, serta nelayan buruh di Jateng.
 
Berdasarkan hal tersebut, Pemprov Jateng terus melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi oleh nelayan kecil. Sama halnya dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta sosialisasi asuransi nelayan yang terus digencarkan.

Pj Gubernur mengatakan, kehadiran IOJI dinilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah. “Kami ingin, nelayan kami sejahtera dan kualitas(nya) meningkat. Strateginya seperti apa, sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan (kepada) nelayan kita," ucapnya.  

Sementara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa menyampaikan, Pj Gubernur terus memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Hal itu dinilai selaras dengan fokus IOJI yang berupaya memfasilitasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan kecil. 

“Ini nyambung, karena memang, kami sedang mengerjakan soal Pergub (Peraturan Gubernur) perlindungan nelayan kecil, karena Perda (Peraturan Daerah) sudah ada,” ujarnya. 

Kerja sama yang telah dibangun ini dinilai sangat aktif dan intensif. Berbagai riset mengenai kebijakan Pemprov Jateng dilakukan IOJI untuk mendukung dan membuktikan komitmennya. Termasuk adanya sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan disahkan. 

“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat, bekerja sama dengan OPD (organisasi perangkat daerah). Kami berharap, bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur," ucap Achmad.

Terkait perlindungan nelayan kecil, Achmad memaparkan, saat ini sedang dilakukan konsultasi publik perihal persoalan yang dihadapi nelayan kecil. Dengan begitu, pihaknya dapat melakukan upaya pencegahan maupun mencari solusi, baik dalam bentuk regulasi peraturan maupun upaya lainnya. 

“Dari situ kami akan lihat, efektivitasnya bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting," ujarnya.

Sementara terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng juga sudah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil langkah, yakni dengan memetakan persoalan dan menyiapkan Perda. “Kami membantu sebagai ahli saja," imbuh Achmad.