SEMARANG – 16 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pangan Nasional. Perihal pangan, hingga kini Jawa Tengah memiliki berbagai pencapaian dan program unggulan yang dilaksanakan guna menjaga produktivitas dan pasokan pangan daerah.

Salah satu pencapaian terbaik Jateng adalah perannya sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan pasokan pangan di daerah akan aman, sebab melimpahnya ketersediaan komoditas di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah kan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padinya melimpah. Sumber pangan lokal juga melimpah. Ini yang terus kami genjot produktivitasnya, sebagai langkah mendukung upaya Indonesia, menjadi lumbung pangan dunia," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Semarang, beberapa waktu lalu.

Berbagai upaya dilakukan guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo. Selain itu, implementasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga dilaksanakan melalui beberapa intervensi, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Subsidi Harga Pangan.

Program pangan yang pertama, yaitu Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut menyediakan pangan dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar kepada masyarakat. Diketahui pelaksanaan program GPM pada tahun 2023 melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota, sudah menggelar sebanyak 409 kegiatan GPM di berbagai lokasi, omzetnya bahkan mencapai Rp27,5 miliar. Sementara pada tahun 2022, kegiatan ini dilakukan sebanyak 180 kali dengan omzet Rp8,6 miliar. 

Pelaksanaan program GPM dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah bersama dinas yang menangani urusan pangan di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan BUMN (Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Argo Berdikari), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan pelaku usaha lainnya. 

"Ini akan kami lakukan secara berkelanjutan, secara bersama untuk memberikan akses pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat," kata Pj Gubernur.

Berikutnya, Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendistribusikan komoditas pangan secara merata melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Persebarannya dimulai dari produsen kepada konsumen, maupun dari daerah yang pasokannya berlebih ke wilayah yang kekurangan. Harapannya, masyarakat dapat memperoleh harga yang terjangkau. 

Pada tahun 2023 hingga September ini, berdasarkan data Dishanpan telah terdistribusi sebanyak 196 ton bahan pangan. Selain itu, melalui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp650 juta, juga akan didistribusikan bahan pangan tambahan sebanyak 420 ton melalui Kios Pangan Murah di daerah miskin.

Program selanjutnya, yakni pemberian subsidi bahan pangan guna menghindari selisih harga asli dengan harga beli konsumen. Diketahui pada tahun ini, alokasi anggaran subsidi pangan untuk komoditas beras, jagung, telur, bawang merah, dan cabai sebesar Rp9,7 miliar.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur juga menyampaikan, bantuan kepada para petani juga terus diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan petani, mulai dari bantuan pupuk, benih untuk petani, dan alat mesin pertanian, serta fasilitas kartu tani. 

Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi atau penganekaragaman pangan terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk menanam berbagai tanaman pangan. Sebab, selain padi, diketahui terdapat sekitar 13 jenis sumber komoditas lain di Jawa Tengah yang bisa menjadi alternatif pangan.

"Program diversifikasi (penganekaragaman) pangan ini, kami juga lakukan secara terpadu bersama dengan TNI-Polri. Khususnya dalam hal memanfaatkan lahan tidur (tanah terbuka yang tidak digunakan pemiliknya) untuk ditanami tanaman pangan," ujar Pj Gubernur.