SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengistruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Pangan untuk mengintensifkan pantauan harga kebutuhan masyarakat guna kendalikan inflasi.

"Tim di lapangan saya minta untuk terus memantau harga di pasar, khususnya terkait komoditas pangan atau bahan pokok masyarakat," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/10/2023). 

Dalam rapat koordinasi itu, turut hadir TPID Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota. 

Dikatakan Pj Gubernur, pemantauan harus terus dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan harga komoditas yang memiliki andil dalam inflasi di wilayahnya. Apalagi, inflasi di 6 Kabupaten/Kota di Jateng pada September 2023 tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. 

"Saya minta untuk laporan perkembangan di lapangan setiap hari," ungkapnya. 

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 65 pemerintah daerah menjadi sorotan perihal kepatuhan penyampaian laporan harian pekan ke-III Oktober 2023. Diketahui salah satu daerah di Jateng masuk ke dalam daftar tersebut, yakni Kabupaten Kendal.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemda agar makin disiplin dalam menyampaikan laporan harian. Terutama daerah yang masuk dalam daftar sorotan pemerintah. Sebab, laporan tersebut nantinya akan menjadi panduan dalam mengambil kebijakan dan menentukan berbagai langkah strategis.

Sebelumnya, Pj Gubernur diketahui telah memberikan beberapa arahan kepada pemerintah kabupaten/kota. Arahan itu meliputi pengoptimalan pelaksanaan 9 langkah konkret arahan Menteri Dalam Negeri atas upaya penanganan inflasi daerah; serta memberikan laporan mingguan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, mencermati kembali anggaran inflasi pada APBD kabupaten/kota; mengoptimalkan perencanaan anggaran tahun berjalan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun; melakukan pencermatan dalam memasukkan data harga harian pada laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.
 
Berikutnya, dengan melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian harga beras Jateng; melakukan pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami pangan lainnya; memperkuat sinergi TPID dengan instansi vertikal dan/atau antardaerah, serta berbagai cara lainnya.

Hingga kini, komoditas pangan yang masih memiliki andil besar dalam inflasi, yakni beras dan gula. Salah satu contohnya, gula di Kota Semarang yang sempat menyentuh harga Rp16.000.

Terkait komoditas penyumbang inflasi ini, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai langkah strategis guna menstabilkan harga. Langkah-langkah yang telah dilakukan, yakni dengan menyalurkan stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyasar pada masyarakat miskin. 

Selain itu, juga digencarkan program Gerakan Pangan Murah di 35 Kabupaten/Kota serta Gerakan BUMD Peduli Inflasi di 17 wilayah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi.