SEMARANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan yang makin pesat, terutama terkait dengan teknologi informasi.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng pada Selasa, 19 Maret 2024.

"Kita di Pemprov Jateng sekarang lebih banyak yang muda, tetapi yang sudah berumur tidak boleh ketinggalan, harus bisa mengikuti perkembangan. Sehingga peningkatan kapasitas masing-masing juga harus terus dilakukan," ucapnya.

Penyesuaian dan pengembangan kapasitas ini, berlaku bagi seluruh ASN, baik Generasi Baby Boomers (lahir sekitar tahun 1946-1964), Gen X (1965-1976), Gen Y atau milenial (1977-1994), sampai Gen Z (1995-2010).

Hal ini dapat terjadi, karena hampir semua bidang pekerjaan di pemerintahan, mulai dari tata kelola keuangan hingga pelayanan sudah berbasis teknologi dan elektronik.

Demi menunjang peningkatan kompetensi teknologi informasi dan mendukung tata pemerintahan berbasis digital, Pemprov Jateng berupaya menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para ASN.

"Mereka dilatih oleh teman-teman dari Dinas Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), (terkait) penerapan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), tata kelola keuangan (yang) sudah menerapkan teknologi informasi, surat menyurat elektronik dengan Kominfo dan Arpus (Arsip Pusat), serta tata kelola keuangan dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ," jelas Sekda.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Taufiq mengatakan, teknologi telah membuat banyak perubahan di berbagai bidang dan sektor, termasuk organisasi pemerintahan. Bahkan, kemajuan teknologi informasi berdampak bagu penataan jabatan dan hilangnya beberapa tugas ASN.

"Sekitar 23 juta jenis pekerjaan di Indonesia akan hilang pada tahun 2030, dan akan muncul 47 juta pekerjaan baru. Artinya, akan (ada) banyak jenis pekerjaan baru yang tercipta, termasuk di birokrasi," katanya.

Pada tahun 2024, pemerintah akan merekrut 2,3 juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terbagi dalam beberapa tahap seleksi, dengan prioritas utama adalah tenaga di bidang IT atau teknologi informasi. Kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat kemampuan digitalisasi dan pemeriksaan internal di pemerintahan.

Selain kemajuan teknologi, faktor penyebab perubahan lainnya adalah adanya bonus demografi. Di mana sekitar 62% penduduk Indonesia adalah Generasi Milenial, sedangkan mayoritas orang yang berada di birokrasi saat ini adalah generasi lama atau Baby Boomers.