Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggenjot perbaikan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) dalam tahun 2025 ini. Banyaknya unit rumah yang diperbaiki, membuat Jateng menjadi salah satu pemberi bantuan perbaikan rumah tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, pihaknya terus berupaya menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yaitu Ngopeni lan Nglakoni Masyarakat Jawa Tengah.
“Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah dan ngelakoni, dalam bentuk memberikan alokasi anggaran untuk perbaikan 17.000 unit RTLH,” ucapnya di Kota Semarang pada Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menyebut, anggaran perbaikan RTLH berasal dari APBD Provinsi Jateng. Akan tetapi, tidak hanya bergantung pada APBD, Pemerintah Provinsi Jateng juga menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan pihak-pihak lain, untuk memfasilitasi perbaikan RTLH.
“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni,” katanya.
Demi kelancaran pelaksanaan program perbaikan RTLH, Ka Disperakim Jateng menyampaikan, pihaknya akan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menuturkan, perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025. Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng. Selain itu, juga akan ada bantuan dari Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim, dan diverifikasi oleh kabupaten/kota. Kita kerjakan bersama,” tandasnya.
Salah seorang penerima bantuan perbaikan RTLH di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Boyolali, Samiyem, mengaku senang atas bantuan perbaikan rumah dari Pemprov Jateng.
“Ya senang, karena rumah menjadi lebih bagus, nyaman, dan sehat,” ujarnya.
Setelah dilakukan perbaikan, kini rumahnya sudah cukup nyaman dan bersih, baik dari ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan bagian rumah lainnya.
“Yang membantu Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur, sekarang rumahnya sudah jadi. Nyaman dan sehat,” tuturnya.
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggenjot perbaikan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) dalam tahun 2025 ini. Banyaknya unit rumah yang diperbaiki, membuat Jateng menjadi salah satu pemberi bantuan perbaikan rumah tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, pihaknya terus berupaya menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., yaitu Ngopeni lan Nglakoni Masyarakat Jawa Tengah.
“Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah dan ngelakoni, dalam bentuk memberikan alokasi anggaran untuk perbaikan 17.000 unit RTLH,” ucapnya di Kota Semarang pada Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menyebut, anggaran perbaikan RTLH berasal dari APBD Provinsi Jateng. Akan tetapi, tidak hanya bergantung pada APBD, Pemerintah Provinsi Jateng juga menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan pihak-pihak lain, untuk memfasilitasi perbaikan RTLH.
“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni,” katanya.
Demi kelancaran pelaksanaan program perbaikan RTLH, Ka Disperakim Jateng menyampaikan, pihaknya akan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menuturkan, perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025. Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng. Selain itu, juga akan ada bantuan dari Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim, dan diverifikasi oleh kabupaten/kota. Kita kerjakan bersama,” tandasnya.
Salah seorang penerima bantuan perbaikan RTLH di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Boyolali, Samiyem, mengaku senang atas bantuan perbaikan rumah dari Pemprov Jateng.
“Ya senang, karena rumah menjadi lebih bagus, nyaman, dan sehat,” ujarnya.
Setelah dilakukan perbaikan, kini rumahnya sudah cukup nyaman dan bersih, baik dari ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan bagian rumah lainnya.
“Yang membantu Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur, sekarang rumahnya sudah jadi. Nyaman dan sehat,” tuturnya.
Berita Terbaru